Dasco Soal Revisi UU Pemilu: Pilpres Tetap Dipilih Rakyat

Namun, ia menyebutkan untuk kebijakan saat ini, pemerintah tidak ada membahas soal Undang-undang Pilkada lewat DPRD.

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

Mensesneg membeberkan sikap Presiden Prabowo soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menurut Dasco, usulan tersebut tetap harus dikaji mendalam, terutama aspek keamanannya.

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

Wacana Pilkada oleh DPRD itu bergantung pada keputusan masing-masing pimpinan Fraksi di DPR.

Usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Pertemuan berlangsung empat mata di sebuah ruangan.

Selain itu, Dasco menyebut pertemuan nanti juga akan membahas perkembangan global atau geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri.

DPR juga meminta pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana di masa pengungsian, hunian sementara, dan hunian tetap terpenuhi.

Tito menyatakan sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pembagian daging sapi tersebut.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, menyoroti empat prinsip krusial yang harus jadi panduan dalam Revisi UU Pemilu, meliputi konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas.

Anggota DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menanggapi usulan PAN terkait penghapusan parliamentary threshold. Ia menilai langkah ini akan membuat parlemen semakin gemuk dengan banyak partai, sehingga perlu pertimbangan matang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan satu pemikiran dengan Partai Golkar mengenai koalisi permanen parpol, yang dinilai dapat menjadi fondasi sistem presidensial Indonesia.