Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Puji Inovasi Polri: Kalian Sering Dicaci Maki, tapi Sekarang Kalian Buktikan

{{caption}}
Kelakar Prabowo Saat Pidato Panen Raya di Depan WNA: Nanti Mereka Tahu Rahasia Kita

{{caption}}
Manchester City Juara Piala FA, Hajar Chelsea 1-0 di Final

{{caption}}
Hasil Chelsea vs Man City: Gol Indah Antoine Semenyo Bawa The Cityzens Juara Piala FA

{{caption}}
Cerita Prabowo Dekat dengan Petani karena Jadi Komandan Tempur

{{caption}}
Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih dengan Jumlah 1.061, Ini Alasannya

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Kalsel Serahkan 14 LKPD Unaudited, BPK Targetkan LHP Selesai 26 Mei

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

{{caption}}
Pemprov Papua Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

{{caption}}
Bupati Bangli Tekankan Akurasi Data LPPD, Targetkan Peringkat Tertinggi EPPD 2024

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

{{caption}}
Gubernur Banten Tegaskan OPD Wajib Kooperatif Demi Pertahankan Opini WTP Banten

Gubernur Banten Andra Soni instruksikan seluruh OPD untuk bersikap kooperatif dan transparan dalam penyediaan data demi mempertahankan opini WTP Banten dari BPK. Simak selengkapnya.

{{caption}}
Gubernur Banten Andra Soni Instruksikan OPD Kooperatif Demi Pertahankan Opini WTP BPK

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya OPD kooperatif dan transparan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK, demi akuntabilitas anggaran daerah.

{{caption}}
Bantul Selaraskan Pemahaman OPD untuk Laporan Kinerja 2025 yang Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Bantul memulai kick off meeting untuk penyelarasan laporan kinerja OPD Bantul tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan pelaporan yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

{{caption}}
Kabupaten Bintan Raih Insentif Fiskal Rp3 Miliar dari Kemendagri Berkat Inovasi Pembiayaan Kreatif

Kabupaten Bintan berhasil meraih insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri atas inovasi pembiayaan kreatif. Simak bagaimana Bintan mencapai prestasi ini dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah.

{{caption}}
Ketua DPRD NTB Harap Sekda Abul Chair Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

{{caption}}
Pemkab Lombok Tengah Tingkatkan Pengelolaan Dana BOS untuk Akuntabilitas dan Kepatuhan Aturan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

{{caption}}
BPK Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenpora dan Kemensos Tahun 2025: Jamin Akuntabilitas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2025 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, menarik perhatian p

{{caption}}
BPK Mulai Pemeriksaan Keuangan Kemnaker 2025, Fokus Akuntabilitas Anggaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

{{caption}}
BPK Minta Pimpinan K/L Serius Atasi Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.