Sorot
{{caption}}
Kronologi Pendi Tewas Ditembak Tetangga Gara-Gara Undangan Sunat

{{caption}}
Polisi Tewas Saat Operasi Narkoba di Kalteng, 2 Personel Hilang

{{caption}}
Gara-gara Undangan Sunat, Pendi Tewas Ditembak Tetangga

{{caption}}
Polisi Kerahkan 3 Peleton Pasukan ke Lokasi Pesawat Dibakar KKB

{{caption}}
Kebut Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet di 2026

{{caption}}
Motif KKB Bakar Pesawat Pembawa Kemanusiaan di Yahukimo

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Kalsel Serahkan 14 LKPD Unaudited, BPK Targetkan LHP Selesai 26 Mei

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

{{caption}}
Pemprov Papua Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

{{caption}}
Bupati Bangli Tekankan Akurasi Data LPPD, Targetkan Peringkat Tertinggi EPPD 2024

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

{{caption}}
Gubernur Banten Tegaskan OPD Wajib Kooperatif Demi Pertahankan Opini WTP Banten

Gubernur Banten Andra Soni instruksikan seluruh OPD untuk bersikap kooperatif dan transparan dalam penyediaan data demi mempertahankan opini WTP Banten dari BPK. Simak selengkapnya.

{{caption}}
Gubernur Banten Andra Soni Instruksikan OPD Kooperatif Demi Pertahankan Opini WTP BPK

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya OPD kooperatif dan transparan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK, demi akuntabilitas anggaran daerah.

{{caption}}
Bantul Selaraskan Pemahaman OPD untuk Laporan Kinerja 2025 yang Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Bantul memulai kick off meeting untuk penyelarasan laporan kinerja OPD Bantul tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan pelaporan yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

{{caption}}
Kaltara Raih Opini WTP ke-12 dari BPK RI, Gubernur Zainal A. Paliwang Segera Tindaklanjuti Catatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK.

{{caption}}
BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

{{caption}}
DPRD Kapuas Apresiasi Pemkab Pertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK

DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas keberhasilannya mempertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK RI Perwakilan Kalteng, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

{{caption}}
Pertahankan Opini WTP BPK 12 Tahun Berturut-turut, Pemkab Magetan Raih Apresiasi atas Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

{{caption}}
Pemkab Banjar Sukses Pertahankan Opini WTP, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Pemkab Kobar Raih WTP ke-12 dari BPK RI, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Unhas Perkuat Pemberdayaan Perikanan Pesisir Selayar: Tingkatkan Nilai Tambah dan Tata Kelola Keuangan

Universitas Hasanuddin (Unhas) gencar melakukan pemberdayaan perikanan pesisir di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada penguatan ekosistem mangrove dan tata kelola keuangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Perkuat Tata Kelola Keuangan, Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Pemkab Morut Perkuat Tata Kelola Keuangan Demi Kepercayaan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

{{caption}}
Pemkot Medan Raih Opini WTP Keenam Kalinya, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kota Medan kembali Raih Opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Sumut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Medan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Banyuwangi Raih Opini WTP BPK ke-14 Kalinya, Bukti Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

{{caption}}
Lumajang Raih Opini WTP ke-8 Kali Berturut-turut, Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Lumajang Raih WTP kedelapan dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti komitmen kuat dalam tata kelola keuangan dan dorong peningkatan pelayanan publik.