Beredar Memo Pimpinan DPRD Banten Intervensi SPMB, Tulis Pesan 'Mohon Dibantu dan Ditindak lanjutin'

Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam SPMB 2026. Aduan menyoroti sistem eror hingga layanan pengaduan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh memastikan pelaksanaan SPMB Banten Transparan untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh negeri tahun 2026, bebas dari praktik titip-menitip.

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.

Anggota Komisi V DPRD Jabar mengingatkan sekolah tidak boleh melakukan Larangan Pungutan Liar Sekolah saat PPDB 2026/2027, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses bersih.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan pihaknya masih menerima puluhan aduan terkait persoalan tersebut.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono secara tegas melarang praktik pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan, termasuk dalam PPDB dan pengangkatan jabatan, demi mewujudkan transparansi dan kualitas pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Budi membantah sebagai pihak yang menerbitkan memo tersebut.

Jabatan Budi kini diisi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, Imron Rosadi.

Pada kertas itu tertulis memo 'mohon dibantu dan ditindaklanjuti' yang diduga ada kaitannya dengan proses penerimaan siswa baru SMA Negeri di Cilegon.

Wamendikdasmen menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi terkait.

Koster menegaskan, PPDB adalah hak semua anak Indonesia. Sehingga, tak boleh ada praktik titip menitip siswa agar masuk sekolah negeri tertentu.

Ombudsman menyanyangkan jika benar ada anggota dewan menitipkan siswa di sekolah-sekolah tertentu yang pada akhirnya melanggar aturan yang ada.

Riyan Hidayat, anggota DPRD Provinsi Banten dari PAN, resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BM PAN periode 2026-2031, mendapat dukungan kuat sebagai representasi kader kerja yang konsisten.

Anggota DPRD Banten Asep Awaludin meyakini program Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Dinkes Banten berujung pada pemutusan kontrak tenaga kerja outsourcing di rumah sakit daerah. Anggota DPRD Banten meminta solusi konkret. Apa dampaknya bagi pelayanan publik dan ketenagakerjaan di Banten?

Pemerintah Provinsi Banten mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Lebak melaporkan 109 unit Jembatan Gantung Lebak Rusak parah dan membahayakan warga. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama perbaikan infrastruktur vital ini.

Komisi V DPRD Banten mendesak Dinas Pendidikan setempat mempercepat penyelarasan SMK dengan industri, evaluasi jurusan, dan optimalkan keterlibatan pelaku usaha demi tingkatkan serapan kerja.

Hampir semua anggota DPRD Kota Solo mendapatkan titipan dari orang tua murid untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Ramai orang tua mengunjungi posko pelayanan SPMB Tahun 2025 Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang kebingungan anaknya ditolak sistem

Puan juga menyoroti dampak sistem zonasi digital yang dianggap tak masuk akal dan tak adil.

SPMB Jambi 2025/2026 hadir dengan sistem digital untuk penerimaan murid baru yang transparan dan akuntabel.

Dian menjelaskan, infrastruktur jaringan dan sistem pendukung lainnya telah dipersiapkan dengan baik.

Aturan baru penerimaan siswa baru di sekolah negeri Indonesia mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026, menggantikan sistem PPDB.