Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ

Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Paloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menjelaskan isu penghapusan syarat kemenangan Pilkada Jakarta dua putaran dalam RUU DKJ.

DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Pejuang lingkungan yang akrab disaba Mba Yaya ini merupakan direktur eksekutif nasional Walhi untuk periode 2016-2021.

Ganjar Pranowo akhirnya memenuhi undangan Walhi, Kamis (8/2).

Ia menjelaskan, isu kepemilikan lahan oleh salah satu paslon bukan baru-baru ini disampaikan.

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Asisten Pelatih Timnas AMIN Jazilul Fawaid menyebut perkataan adu gagasan dari dua capres itu hanya kertas kosong.

Anies mengaku, tidak ingin mengirimkan utusan pada acara tersebut dan lebih memilih hadir secara langsung.