Arahan Surya Paloh: NasDem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.

Gagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.

Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Surya pun mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal harus didukung dengan komitmen bersama.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menekankan pentingnya Komunikasi Politik Lintas Partai Jakarta untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat ibu kota, memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai ajang konsolidasi strategis.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melepas Tim Safari Ramadan 1447 H di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keputusan politik, termasuk soal arah dukungan, akan dipertimbangkan pada waktu yang tepat.

Surya Paloh menyatakan bahwa dalam politik, berpindah partai merupakan hal yang biasa terjadi.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Edison maju dalam Pilkada Muara Enim 2024 berpasangan dengan Sumarni. Pasangan ini diusung Partai NasDem, Golkar, dan PDI Perjuangan.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.