Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

NasDem menilai Pasal 10 ayat (2) Draf RUU DKJ yang mengatur Gubernur dan Wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD merupakan kematian demokrasi secara perlahan di Indonesia.

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

"Maka mengobrak-abrik konstitusi berarti mengukuhkan otoritarianisme dan menodai hak konstitusional rakyat," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislatif Atang Irawan dalam keterangan resmi, Kamis (7/12).

Atang mengingatkan, nalar sesat yang akan dapat mematikan demokrasi sebaiknya segera diamputasi, agar infeksi ketidakwajaran berpikir di republik ini dapat disumbat.

"Karena akan semakin berbahaya dapat mematikan demokrasi secara perlahan 'Euthanasia Demokrasi' dan ini lebih sadis dari sentralisasi yang pernah dialami di republik ini,” tutur Atang.

Bahkan menurut Atang, inilah bentuk tindakan sadis yang tak dapat ditoleransi karena memenggal hak konstitusional rakyat untuk memilih pimpinannya dengan melompati konstitusi.

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

Atang menilai, jika Gubernur DKI tidak dipilih secara demokratis, maka dipastikan menabrak Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan Gubernur dipilih secara demokratis.

Atang memprediksi, apabila Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota negara dan berstatus kedudukan sama dengan provinsi lainnya, serta pemilihan gubernur Jakarta ditunjuk Presiden, maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari provinsi di wilayah lainnya akan terancam hal yang sama.

"Lebih bahaya lagi, DPRD diletakan sebagai organ kamuflase yang tidak memiliki wewenang dalam penunjukan dan pengangkatan gubernur DKI, karena tidak diberi wewenang hanya tugas dalam mengusulkan atau memberikan pendapat, itupun hanya menjadi bahan perhatian presiden," ujar dia.

Atang berharap, para perumus RUU DKJ tidak menganalogikan Jakarta dengan Yogyakarta (DIY).

Jika hal tersebut terjadi, menurut Atang, Indonesia sedang kehilangan semangat membangun bangsa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Bahkan, jika terjadi maka sesungguhknya suasana kebatinan republik ini sedang dalam perjalanan menghapuskan demokrasi secara perlahan.

Singgung Pemilihan Gubernur Yogyakarta

“Penentuan jabatan Gubernur Jogja tentunya tidak dapat dipaksakan menjadi pertimbangan untuk DKI, karena DIY sejak jaman Belanda sudah diakui sebagai daerah kekhususan, bahkan pengakuan tersebut berlanjut hingga jaman jepang yang disebut sebagai Koti, yang secara substantif merupakan pengakuan atas hak-hak asal-usul dalam daerah yang istimewa yaitu Zelfbestuurende Lanschappen dan volksgemenscappen (kesatuan masyarakat),” ujar dia.

Atang menekankan, meskipun Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, seharusnya dimaknai dalam rangka wewenang khusus terkait dengan otonomi, bukan pada penentuan jabatan kepala daerah yang sudah terkunci oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan Gubernur dipilih secara demokratis.

Menurut Atang, jika pada akhirnya RUU DKJ disahkan akan mematikan urat nadi demokrasi. DKI disamakan dengan DIY sangat berbeda baik, karena DIY merupakan wilayah kerajaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang dalam penentuan pimpinannya (raja) menggunakan pengukuhan.

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

Dia mengingatkan, agar semua pihak tidak amnesia terhadap sejarah, bahwa DIY secara historis memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan.

“Ingatkah Amanat 5 September 1945, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mendeklarasikan bergabung dalam satu kesatuan wilayah NKRI inilah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan atas perjuangan DIY dimasa kemerdekaan,” pungkas Atang.

Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat
Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat

RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.

Baca Selengkapnya icon-hand
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri

Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ

Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Syamsuar Mundur, Edy Natar Nasution Resmi Dilantik Presiden Jokowi jadi Gubernur Riau hingga 2024
Syamsuar Mundur, Edy Natar Nasution Resmi Dilantik Presiden Jokowi jadi Gubernur Riau hingga 2024

Edy dilantik Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114 P tahun 2023.

Baca Selengkapnya icon-hand
Arahan Surya Paloh: NasDem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden
Arahan Surya Paloh: NasDem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Paloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.

Baca Selengkapnya icon-hand
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota

Baca Selengkapnya icon-hand
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya icon-hand