Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Ketua Dewan Pakar Timnas Pemenangan AMIN, Hamdan Zoelva menduga ada skenario besar di balik munculnya pasal gubernur dan wakil gubernur dipilih presiden dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Dia melihat dari sikap partai politik yang setuju pengesahan RUU DKJ sebagai inisiatif DPR, belakangan menolak pasal pemilihan gubernur oleh presiden.
"Ini kita tidak tahu siapa yang punya skenario di belakangnya. Ini pasti ada skenario. Yang ternyata dari tanggapan fraksi fraksi parpol beberapa yang terakhir yang juga seharusnya ikut dalam pembahasan RUU yang bersumber dari DPRD, ternyata tidak setuju," ujar Hamdan di Sekretariat Timnas Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro X, Jakarta, Kamis (7/12).
Menurut Hamdan, ada skenario besar yang tidak disadari oleh sebagian anggota DPR. Karena diduga pasal tersebut muncul belakangan.
"Berarti ada grand desain, yang mungkin secara tidak disadari oleh sebagian anggota DPR kok tiba tiba muncul. Ada skenario besar di belakangnya yang berusaha memasukkan ini," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Hamdan mengatakan, harus dicari sumber pembuat skenario tersebut. Karena pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
"Dan saya kira itu yang harus kita cari. Bahwa siapa yang punya skenario itu berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Paloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.
Baca Selengkapnya
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya
RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca Selengkapnya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.
Baca Selengkapnya
Edy dilantik Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114 P tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi