Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri

Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia.

“Penunjukkan kepala daerah ditunjuk itu mencederai cita cita reformasi, hak politik warga Jakarta jangan dikebiri,” tegas Riano saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).

Kendati demikian, penolakan tersebut nyatanya bertolakbelakang dengan Ketua Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding, yang malah mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden.

Padahal, keduanya telah bersatu di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

“Ya silakan saja mengusulkan, sekali lagi saya menghormati usulan,” ujar Riano seraya melanjutkan, “Kita menghargai, tapi buat kami Bamus Betawi, kalau gubernur ditunjuk itu kemunduran demokrasi.”

Bertolakbelakang dengan Badan Masyawarah Suku Betawi 1982

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Musyawarah Suku Betawi Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Haji Oding menjelaskan, usulan tersebut muncul usai dua LSM budaya besar di Jakarta, yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 bersatu di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).

Oding menilai, gubernur yang ditunjuk oleh presiden lebih menguntungkan karena membuat biaya politik yang dibutuhkan kecil dan membuka peluang putra asli Jakarta dipilih oleh Presiden sebagai gubernur.

"Mana kekhususannya gitu loh? Khususannya adalah sebagai putra daerah kami meminta untuk privilege politik. Masyarakat yang lain silakan bicara punya hak masing-masing tapi tolong perhatikan Jakarta punya putra daerah sebanyak 28 persen, tolong kita hormati gitu," sambungnya.