Pemprov DKI Prioritaskan WFH Bagi ASN yang Mudik Pada 16-17 April 2024, Ini Syaratnya

Penerapan WFH ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus balik balik mudik 2024.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Pemprov selama masa Libur Lebaran.

Semua pegawai ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan untuk melaporkan kehadiran secara daring sebanyak dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari.

Pemerintah Kabupaten Malang telah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang non-pelayanan. Bupati Malang M. Sanusi menegaskan pengawasan kinerja ASN WFH akan dilakukan ketat oleh Inspektorat dan BKPSDM Kabupat

Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026, disebutkan bahwa ASN dapat menjalankan WFH dibatasi secara kuota di masing-masing unit kerja.

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerapkan Work From Anywhere (WFA) setelah libur Lebaran Idul Fitri 2026, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Kebijakan ini telah diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Koarmada RI dari TNI AL mendistribusikan 1.500 paket kebutuhan pokok kepada prajurit dan PNS, menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan serta mempererat kebersamaan di bulan Ramadhan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

Pemerintah bakal terus mencari hal yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Salah satunya pencairan gaji ke-13 pada pertengahan tahun.

Pelatihan bagi ASN Komcad akan berlangsung selama satu setengah bulan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mewajibkan seluruh ASN mengenakan busana adat dan batik khas daerah untuk memperingati Hari Kartini 2026, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya lokal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.