DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 43,06 persen dari total belanja daerahnya untuk Anggaran Infrastruktur Publik, melampaui batas minimal aturan, demi peningkatan kualitas hidup warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2026, yang difokuskan pada percepatan peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

DPRD dan Pemprov Banten sepakat percepat pembangunan daerah melalui penguatan belanja mandatori, pelayanan dasar, dan infrastruktur dalam RAPBD Banten 2026 sebesar Rp10,14 triliun lebih. Prioritas konektivitas jalan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026 tidak akan dipotong.

APBD Surabaya 2026 sebesar Rp12,7 triliun resmi disahkan. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni optimis anggaran ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

DPRD DKI mendorong digitalisasi parkir dan sistem pembayaran cashless untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir off street.

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya **kesiapan pendatang Jakarta** dengan bekal keahlian dan tujuan jelas agar tidak menjadi beban sosial di Ibu Kota. Simak selengkapnya mengenai imbauan ini!