Terungkap Alasan Anwar Ibrahim Absen di KTT Perdamaian Gaza, Malaysia Tak Diundang!

Apa yang dijelaskan Anwar Ibrahim mengenai alasannya tidak hadir di KTT perdamaian Gaza? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Pada hari Senin, 13 Oktober 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memimpin sebuah pertemuan yang dikenal sebagai Summit for Peace atau KTT untuk Perdamaian.

Pertemuan ini diadakan dengan tujuan untuk mendukung upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Gaza, setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Menariknya, baik Israel maupun Hamas tidak hadir dalam KTT yang berlangsung di Sharm El Sheikh tersebut. Menurut keterangan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ketidakhadirannya disebabkan oleh hari raya Yahudi Simchat Torah yang menandai akhir perayaan Sukkot.

Di sisi lain, Hamas dilaporkan tidak menerima undangan untuk hadir dalam pertemuan ini. KTT ini berakhir dengan penandatanganan "The Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity", dan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia, termasuk di antaranya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Namun, salah satu sosok yang tidak terlihat dalam pertemuan tersebut adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang dikenal sering mengungkapkan pendapatnya secara terbuka mengenai Israel. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab di balik ketidakhadiran Anwar dalam KTT perdamaian yang diadakan di Mesir ini?

Ulasan Anwar Ibrahim

Berikut adalah penjelasan Anwar mengenai ketidakhadirannya pada KTT perdamaian yang diadakan di Mesir, yang diambil dari unggahannya di akun Instagram. Dalam pernyataannya, Anwar menjelaskan,

"Malaysia tidak diundang ke Sidang Kemuncak Gaza di Sharm al-Sheikh kerana pendirian Malaysia adalah kita tidak memberikan dukungan tanpa syarat terhadap pelan damai 20 perkara yang dikemukakan. Syarat kita jelas yakni ia mesti bersifat 'comprehensive solution', yang tentunya mencakup persoalan membawa pulang warga Palestina yang terusir, mengiktiraf hak Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat, serta menamatkan sepenuhnya penjajahan dan kezaliman rejim Zionis Israel di Tebing Barat.

Pelan 22 butiran tersebut---setelah diteliti---tidak menyentuh soal hak rakyat Palestin, kedaulatan negara mereka, mahupun instrumen pendudukan (occupation) yang masih berterusan. Justeru, Malaysia tidak tergamak untuk mendukung sesuatu yang mengabaikan prinsip asas tersebut. Pendirian dan kenyataan saya serta Menteri Luar disampaikan dengan jelas; Malaysia mendukung dengan 'reservation', bukan membuta tuli.

Namun, ada yang bertanyakan, "justeru, mengapa masih mendukung pelan damai?". Jawapannya adalah kita mahu penghentian segera kepada pemusnahan harta benda, pembantaian, termasuk wanita dan kanak-kanak. Saat Gaza kebuluran dan dunia bungkam, sebarang ruang mendesak yang dapat segera menghentikan kezaliman mesti kita manfaatkan, selagi tidak menggadai prinsip dan maruah.

Ketidakhadiran Malaysia di Sharm al-Sheikh bukan bermaksud kita menjauh, tetapi adalah manifestasi pendirian nasional yang berani dan berprinsip. Diplomasi bagi kita adalah wahana menjulang nilai kemanusiaan dan hak bangsa tertindas, tidak sekadar upacara atau tuntutan protokol semata. Walhasil, kita akan terus berunding melalui OIC, ASEAN, serta dengan rakan seperti Jepun, Turkiye, Qatar dan Arab Saudi untuk menyalurkan bantuan serta merencana pemulihan Gaza iaitu membina semula sekolah, hospital, rumah dan pelbagai infrastruktur asas yang lain seusai derita perang tamat."

Dalam konteks ini, Anwar menegaskan bahwa ketidakhadiran Malaysia di KTT tersebut tidak mencerminkan sikap acuh tak acuh, melainkan merupakan pernyataan tegas mengenai prinsip yang dipegang oleh negara.

Dia menekankan bahwa dukungan Malaysia terhadap proses damai haruslah berdasarkan syarat yang jelas dan tidak bisa diberikan secara sembarangan. Dengan demikian, Malaysia tetap berkomitmen untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina, sambil tetap menjaga integritas dan martabat negara.

Anwar juga menyatakan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia akan terus berlanjut melalui berbagai platform internasional, termasuk OIC dan ASEAN, untuk memastikan bahwa bantuan yang diperlukan sampai kepada mereka yang membutuhkan di Gaza.

Hasil Pertemuan Puncak di Mesir

The Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity ditandatangani oleh empat tokoh pemimpin dunia, yaitu Trump, Presiden El-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Gedung Putih melalui web mereka, terdapat pernyataan penting yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian.

"Kami, para penandatangan, menyambut dengan hangat komitmen dan pelaksanaan yang benar-benar bersejarah dari semua pihak terhadap Trump Peace Agreement (Perjanjian Perdamaian Trump), yang mengakhiri lebih dari dua tahun penderitaan dan kehilangan yang mendalam --- membuka babak baru bagi kawasan ini yang ditandai oleh harapan, keamanan, serta visi bersama untuk perdamaian dan kemakmuran. Kami mendukung dan berdiri di belakang upaya tulus Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan membawa perdamaian yang langgeng ke Timur Tengah. Bersama-sama, kami akan melaksanakan perjanjian ini dengan cara yang memastikan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesempatan bagi seluruh masyarakat di kawasan ini, termasuk bagi warga Palestina dan Israel. Kami memahami bahwa perdamaian yang abadi akan terwujud ketika baik warga Palestina maupun Israel dapat hidup makmur dengan hak asasi mereka yang mendasar terlindungi, keamanan mereka terjamin, dan martabat mereka dijunjung tinggi. Kami menegaskan bahwa kemajuan yang berarti muncul melalui kerja sama dan dialog yang berkesinambungan, serta bahwa memperkuat hubungan antarnegara dan antarmasyarakat akan melayani kepentingan abadi bagi perdamaian dan stabilitas regional maupun global. Kami mengakui makna historis dan spiritual yang mendalam dari kawasan ini bagi komunitas-komunitas iman yang akarnya terjalin dengan tanah di wilayah tersebut --- termasuk di antaranya Kristen, Islam, dan Yahudi. Penghormatan atas hubungan suci ini serta perlindungan situs-situs warisan mereka akan tetap menjadi hal utama dalam komitmen kami untuk hidup berdampingan secara damai. Kami bersatu dalam tekad untuk membongkar ekstremisme dan radikalisasi dalam segala bentuknya. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang ketika kekerasan dan rasisme dinormalisasi, atau ketika ideologi radikal mengancam tatanan kehidupan sipil. Kami berkomitmen untuk mengatasi kondisi yang memungkinkan ekstremisme, serta mendorong pendidikan, kesempatan, dan saling menghormati sebagai landasan bagi perdamaian yang berkelanjutan. Kami dengan ini berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa di masa depan melalui keterlibatan diplomatik dan negosiasi, bukan melalui kekerasan atau konflik berkepanjangan. Kami mengakui bahwa Timur Tengah tidak dapat terus menanggung siklus perang berkepanjangan, negosiasi yang terhenti, atau penerapan yang terpecah, tidak tuntas, maupun selektif atas kesepakatan yang telah dinegosiasikan dengan sukses. Tragedi yang disaksikan selama dua tahun terakhir harus menjadi pengingat mendesak bahwa generasi mendatang pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada kegagalan masa lalu. Kami mengupayakan toleransi, martabat, dan kesempatan yang setara bagi setiap orang, memastikan bahwa kawasan ini menjadi tempat di mana semua orang dapat mengejar cita-cita mereka dalam suasana damai, aman, dan sejahtera secara ekonomi, tanpa memandang ras, keyakinan, atau etnisitas. Kami menempuh visi komprehensif tentang perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama di kawasan ini, yang berakar pada prinsip saling menghormati dan takdir bersama. Dalam semangat ini, kami menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam membangun pengaturan perdamaian yang menyeluruh dan tahan lama di Jalur Gaza, serta hubungan yang bersahabat dan saling menguntungkan antara Israel dan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Kami berjanji untuk bekerja sama dalam melaksanakan dan mempertahankan warisan ini, dengan membangun fondasi kelembagaan yang memungkinkan generasi mendatang untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam perdamaian. Kami berkomitmen pada masa depan dengan perdamaian yang abadi."

Pernyataan tersebut mencerminkan harapan dan tekad para pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan dialog dan kerja sama, mereka berusaha untuk mengatasi tantangan yang telah ada selama ini dan membangun masa depan yang lebih damai dan sejahtera.