Tak Hadir di KTT Perdamaian Gaza, Anwar Ibrahim: Malaysia Tak Diundang

Apa yang dijelaskan Anwar Ibrahim mengenai ketidakhadirannya di KTT perdamaian Gaza? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Pada hari Senin, 13 Oktober 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyelenggarakan pertemuan yang dikenal sebagai Summit for Peace atau KTT untuk Perdamaian.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendukung usaha mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Gaza, setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Menariknya, baik Israel maupun Hamas tidak hadir dalam KTT yang berlangsung di Sharm El Sheikh tersebut.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh hari raya Yahudi Simchat Torah yang menandai akhir perayaan Sukkot. Di sisi lain, Hamas dilaporkan tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam acara tersebut.

KTT ini berakhir dengan penandatanganan dokumen bernama "The Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity" dan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Namun, salah satu sosok yang tidak terlihat dalam pertemuan itu adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang selama ini dikenal vokal dalam mengkritik Israel.

Pertanyaan pun muncul, apa yang menjadi alasan di balik ketidakhadiran Anwar di KTT perdamaian yang diselenggarakan di Mesir ini?

Penjelasan dari Anwar Ibrahim

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Anwar menyatakan bahwa "Malaysia tidak diundang ke Sidang Kemuncak Gaza di Sharm al-Sheikh kerana pendirian Malaysia adalah kita tidak memberikan dukungan tanpa syarat terhadap pelan damai 20 perkara yang dikemukakan."

Ia menegaskan, syarat yang diajukan Malaysia adalah bahwa solusi yang diusulkan harus bersifat 'comprehensive solution', yang mencakup pemulangan warga Palestina yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka.

Selain itu, Malaysia juga menuntut pengakuan hak Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat serta diakhirinya penjajahan dan kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel di Tebing Barat.

Anwar melanjutkan, "Pelan 22 butiran tersebut---setelah diteliti---tidak menyentuh soal hak rakyat Palestin, kedaulatan negara mereka, mahupun instrumen pendudukan (occupation) yang masih berterusan."

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Malaysia tidak mau mendukung sesuatu yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pendirian dan pernyataannya, serta Menteri Luar Negeri, telah disampaikan dengan jelas; Malaysia mendukung dengan 'reservation', bukan secara membuta tuli.

Meskipun ada pertanyaan mengenai dukungan terhadap pelan damai, Anwar menjawab, "Jawapannya adalah kita mahu penghentian segera kepada pemusnahan harta benda, pembantaian, termasuk wanita dan kanak-kanak."

Dalam situasi di mana Gaza mengalami kebuluran dan dunia tampak diam, Anwar menekankan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghentikan kezaliman, asalkan tidak mengorbankan prinsip dan martabat.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran Malaysia di Sharm al-Sheikh bukanlah tanda menjauh, tetapi justru merupakan manifestasi dari pendirian nasional yang berani dan berprinsip.

Menurutnya, diplomasi harus menjadi sarana untuk mengangkat nilai kemanusiaan dan hak-hak bangsa yang tertindas, bukan sekadar formalitas atau tuntutan protokol.

Di akhir penjelasannya, Anwar menegaskan bahwa Malaysia akan terus melakukan negosiasi melalui OIC, ASEAN, serta dengan negara-negara sahabat seperti Jepang, Turkiye, Qatar, dan Arab Saudi.

Tujuannya adalah untuk menyalurkan bantuan dan merencanakan pemulihan Gaza, termasuk membangun kembali sekolah, rumah sakit, tempat tinggal, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya setelah konflik berakhir.

Hasil konferensi tingkat tinggi di Mesir

Empat pemimpin dunia, yaitu Trump, Presiden El-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah menandatangani Deklarasi Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran yang Berkelanjutan.

Dalam publikasi resmi di situs web Gedung Putih, terdapat pernyataan yang menegaskan komitmen semua pihak terhadap Perjanjian Perdamaian Trump.

"Kami, para penandatangan, menyambut dengan hangat komitmen dan pelaksanaan yang benar-benar bersejarah dari semua pihak terhadap Trump Peace Agreement (Perjanjian Perdamaian Trump), yang mengakhiri lebih dari dua tahun penderitaan dan kehilangan yang mendalam --- membuka babak baru bagi kawasan ini yang ditandai oleh harapan, keamanan, serta visi bersama untuk perdamaian dan kemakmuran."

Pernyataan tersebut melanjutkan dengan menekankan dukungan terhadap upaya Presiden Trump dalam mengakhiri konflik di Gaza dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Para pemimpin tersebut berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian ini demi memastikan keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat di kawasan, termasuk warga Palestina dan Israel.

Mereka juga menggarisbawahi pentingnya hak asasi manusia dan martabat bagi kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian abadi.

Dengan menekankan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan dialog yang berkelanjutan, mereka mengajak semua pihak untuk memperkuat hubungan antarnegara dan antarmasyarakat demi kepentingan perdamaian dan stabilitas baik secara regional maupun global.

"Kami bersatu dalam tekad untuk membongkar ekstremisme dan radikalisasi dalam segala bentuknya. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang ketika kekerasan dan rasisme dinormalisasi, atau ketika ideologi radikal mengancam tatanan kehidupan sipil."

Dalam konteks ini, mereka menekankan pentingnya pendidikan dan saling menghormati sebagai dasar perdamaian yang berkelanjutan.

Para pemimpin juga sepakat untuk menyelesaikan konflik di masa depan melalui diplomasi dan negosiasi, bukan dengan kekerasan. Mereka menyadari bahwa Timur Tengah tidak dapat terus terjebak dalam siklus perang dan negosiasi yang tidak produktif.

Tragedi yang terjadi selama dua tahun terakhir menjadi pengingat bahwa generasi mendatang berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang toleran, di mana semua orang dapat mengejar cita-cita mereka dengan aman dan sejahtera, tanpa memandang latar belakang ras, keyakinan, atau etnis.

"Kami berkomitmen pada masa depan dengan perdamaian yang abadi."

Visi mereka mencakup perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama yang berakar pada prinsip saling menghormati.

Dalam semangat tersebut, mereka menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam membangun pengaturan perdamaian yang komprehensif di Jalur Gaza, serta hubungan yang saling menguntungkan antara Israel dan negara-negara tetangganya.

Komitmen ini mencakup kerja sama untuk mempertahankan warisan perdamaian dan membangun fondasi kelembagaan bagi generasi mendatang.