Para demonstran berkumpul di luar kantor Partai Kongres Nepal yang terbakar dalam aksi protes untuk mengecam tindakan keras polisi terhadap demonstran di Kathmandu, Selasa (9/09/2025). (AFP/ Prabin Ranabhat)
ADVERTISEMENT
Demonstran di Kathmandu, Nepal, pada Selasa (9/9/2025) kembali turun ke jalan meski pemerintah telah mencabut larangan penggunaan media sosial, melanjutkan aksi protes sebagai bentuk kemarahan atas tindakan keras aparat sehari sebelumnya.
Sehari sebelumnya, setidaknya 19 orang dilaporkan tewas ketika aparat menindak aksi unjuk rasa pemuda yang menentang larangan media sosial dan menuntut pemberantasan korupsi. Tragedi itu disebut sebagai salah satu tindakan represif paling mematikan terhadap demonstran dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Nepal mengumumkan pencabutan larangan media sosial pada Selasa, namun kemarahan publik belum mereda. Ribuan demonstran menentang jam malam yang diberlakukan, menegaskan tuntutan mereka agar pemerintah segera melakukan reformasi dan menghentikan praktik korupsi. Sementara itu, pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga stabilitas, seraya menegaskan komitmen melakukan evaluasi atas kebijakan yang memicu gelombang protes nasional tersebut.
Demonstran berkumpul di luar Gedung Parlemen Nepal saat Gen-Z menolak pemblokiran media sosial di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatSeorang demonstran meneriakkan slogan-slogan dalam sebuah protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPara demonstran memegang batu dan tongkat saat bentrok dengan personel polisi anti huru hara di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatDemonstran bentrok dengan personel polisi anti huru hara di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPersonel polisi anti huru hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPara demonstran membawa korban luka (tengah) saat bentrok dengan personel polisi anti huru hara di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPara demonstran yang membawa bendera nasional Nepal menggelar protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (08/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPara demonstran berkumpul di luar kantor Partai Kongres Nepal yang terbakar dalam aksi protes untuk mengecam tindakan keras polisi terhadap demonstran di Kathmandu, Selasa (9/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPara demonstran berkumpul di luar kantor Partai Kongres Nepal yang terbakar dalam aksi protes untuk mengecam tindakan keras polisi terhadap demonstran di Kathmandu, Selasa (9/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatPara demonstran di luar kantor Partai Kongres Nepal yang terbakar dalam aksi protes untuk mengecam tindakan keras polisi terhadap demonstran di Kathmandu, Selasa (9/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatTentara bersenjata senapan serbu berjalan melewati jalan dekat kantor Partai Kongres Nepal yang terbakar dalam aksi protes untuk mengecam tindakan keras mematikan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di Kathmandu, Selasa (9/09/2025). AFP/ Prabin RanabhatTentara memberi hormat kepada para pengunjuk rasa yang memblokir jalan dalam aksi protes untuk mengecam tindakan keras mematikan yang dilakukan polisi terhadap para demonstran di Kathmandu Selasa (9/09/2025). AFP/ Prabin Ranabhat
Situasi Nepal usai demo besar-besaran menggulingkan pemerintahan. Sejumlah tentara memeriksa kendaraan yang melintas di Kathmandu setelah jam malam dicabut.
Gelombang Protes Nepal memakan korban jiwa dan ribuan luka, dipicu oleh larangan media sosial dan ketidakpuasan publik. Presiden imbau kerja sama, militer dikerahkan.
Kementerian Luar Negeri RI berhasil melakukan evakuasi WNI dari Nepal sebanyak 18 orang menyusul kerusuhan besar yang melanda negara tersebut. Simak detail kepulangan mereka.
Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap ruang Aksi Demonstrasi, namun tindakan anarki akan ditindak tegas. Apa saja poin penting dari pernyataan ini dan bagaimana nasib 10 korban jiwa?
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau sejumlah program strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Workshop pengenalan gelung Nusantara digelar untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya sekaligus mendorong pelestariannya di era modern.
Lima terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menjalani sidang tuntutan dengan ancaman hukuman enam hingga 12 tahun penjara di Pengadilan Tipikor