Diancam Trump, Kolombia Kerahkan 30.000 Tentara ke Perbatasan Venezuela

Tugas utama dari 30 ribu pasukan yang dikirim Kolombia ke perbatasan Venezuela adalah untuk memperkuat keamanan dan mengawasi pergerakan di wilayah tersebut.

Kolombia telah memperkuat kehadiran militernya di sepanjang perbatasan dengan Venezuela setelah operasi Amerika Serikat di Caracas pada akhir pekan lalu yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Tindakan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan setelah aksi militer AS.

Menurut laporan dari Radio Nacional de Colombia, pemerintah Kolombia telah memerintahkan pengerahan sekitar 30.000 personel ke wilayah perbatasan. Pasukan ini ditugaskan untuk mengantisipasi dan merespons potensi dampak keamanan di daerah perbatasan yang rentan konflik antara Kolombia dan Venezuela, seperti yang dikutip dari laman The National News pada Selasa (6/1/2026).

Direktur Departemen Administrasi Kepresidenan Kolombia, Angie Lizeth Rodriguez, menyatakan bahwa perintah yang dikeluarkan pada Minggu (4/1) adalah bagian dari strategi negara untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas wilayah. Ia menekankan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan di tengah situasi regional yang semakin memanas.

Perbatasan antara Kolombia dan Venezuela dikenal sebagai jalur strategis untuk penyelundupan narkoba dan senjata, serta sering menjadi lokasi bentrokan antara aparat keamanan Kolombia dan kelompok gerilya serta jaringan kriminal bersenjata.

Pengetatan keamanan ini dilakukan setelah Maduro menyatakan tidak bersalah atas berbagai dakwaan, termasuk tuduhan terorisme narkoba, dalam sidang di Pengadilan New York pada Senin. Istrinya, Cilia Flores, yang juga ditangkap, turut mengajukan pembelaan tidak bersalah.

Menjaga Kedaulatan

Presiden Kolombia, Gustavo Petro, telah beberapa kali menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan yang diambil oleh Washington, terutama yang berkaitan dengan imigrasi dan perdagangan narkoba. Petro berpendapat bahwa intervensi AS berpotensi meluas dan tidak akan berhenti di Venezuela.

Dalam unggahan di platform X pada hari Minggu, Petro menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan Kolombia. Ia merujuk pada pengalamannya sebagai mantan anggota gerilya M-19 dan menolak tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan narkoba. Pernyataan ini muncul setelah kritik keras dari Presiden AS Donald Trump terhadap Petro dan Kolombia, yang dikenal sebagai produsen kokain terbesar di dunia.

Ketegangan Meningkat

Ketegangan di tingkat regional juga terlihat jelas. Pertemuan darurat yang diadakan oleh Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) secara daring tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengutuk penahanan Maduro. Beberapa negara seperti Argentina, Ekuador, dan El Salvador mendukung penangkapan tersebut, sementara Kolombia, Brasil, dan Kuba menolak.

Kuba secara terbuka mengkritik penahanan Maduro, menganggapnya sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan. Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai bentuk agresi dan pelanggaran hukum internasional, terutama setelah laporan mengenai tewasnya puluhan warga Kuba dalam operasi AS di Venezuela. Situasi ini semakin memperdalam polarisasi politik di Amerika Latin, terutama antara pemerintahan yang berhaluan kiri dan kanan.

Di sisi lain, dengan fokus militer Rusia yang teralihkan oleh perang di Ukraina, para pengamat menilai bahwa kemungkinan Moskow akan terlibat langsung untuk membantu Kuba atau sekutunya sangat kecil jika ketegangan dengan AS terus berlanjut.