Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
apbn
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama periode Tahun 2019 sampai dengan 2022 nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terus mengalami peningkatan. Mulai Rp 243 miliar pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 753 miliar pada Tahun 2022.
- Penyaluran Kredit Tumbuh 14 Persen, Bank DKI Raup Untung Rp477 Miliar Hingga Juni 2023
- Penyaluran Kredit Bank Jatim Tumbuh Signifikan
- Syahrul Yasin Limpo Minta Pungutan di Kementan Buat Bayar Cicilan Alphard hingga Kartu Kredit
- Paylater Diminati Anak Muda, Padahal Bunga Lebih Tinggi dari Kartu Kredit
- 30 Kata-Kata Berjuang Demi Anak, Penuh Makna dan Menyentuh Hati
- FOTO: Pemudik Ibu-Ibu sampai Anak-Anak Kelelahan saat Berpanas-panasan Mengantre di Pelabuhan Ciwandan
"Tahun 2019 yang lalu sampai dengan 2022 transaksi kartu kredit pemerintah mengalami peningkatan, sejak awal diluncurkan baru Rp 243 miliar dan sekarang tahun lalu mencapai Rp 753 miliar," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Hingga kuartal II-2023, transaksi KKP mencapai Rp427 miliar, meningkat 80 persen dibandingkan transaksi pada triwulan II 2022 (Rp237 miliar).
Sedangkan Jumlah transaksi belanja APBN dengan menggunakan KKP telah mencapai 117 ribu transaksi.
"Transaksi dari kartu kredit pemerintah hingga triwulan II-2023 mencapai Rp427 miliar, sehingga kita optimis bahwa tahun 2023 ini akan terus lebih tinggi dari penggunaan KKP dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 753 miliar," ujarnya.
Liputan6.com
Penggunaan KKP ini untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa. Diketahui Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan kartu kredit di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 97/PMK.05/2021.Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satuan Kerja, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang di bebankan pada APBN.
"Jadi ini adalah juga bagian dari cara memonitor belanja satker yang makin akurat. Dengan menggunakan kartu kredit tentu kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat, serta tepat waktu didalam melakukan monitoring penggunaan anggaran belanja pemerintah," jelasnya.
Liputan6.com
Sri Mulyani berharap melalui penggunaan KKP ini seluruh Satker dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
"Dengan adanya kartu kredit ini kita mampu untuk melakukan tracking jauh lebih cepat dan akurat mengenai belanja dari satuan satuan kerja," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
