LIVE

Pemerintah Kini Punya Kartu Kredit, Bisa Untuk Beli Produk UMKM dan Perjalanan Dinas

Fitur terbaru ini bertujuan untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah.

bank indonesia
Pemerintah Kini Punya Kartu Kredit, Bisa Untuk Beli Produk UMKM dan Perjalanan Dinas
Pemerintah Kini Punya Kartu Kredit, Bisa Untuk Beli Produk UMKM dan Perjalanan Dinas (merdeka.com)

Bank Indonesia akan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization, pada Jumat 2 Agustus 2024.

"Besok kami juga akan luncurkan pengembangan Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah dengan fitur online virtual card tokenization," kata Gubenrur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, di Jakarta, Kamis (1/8).

Perry mengatakan, adapun fitur QR Indonesia standard dalam Kartu Kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah, bukan hanya untuk perjalanan saja, melainkan untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa.

Adapun tujuan lainnya peluncuran KKI segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization, untuk mensinergikan program Pemerintah dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia, kemandirian dan kedaulatan, dan akseptasi digitalisasi UMKM.

"Dengan demikian mendorong inklusi dan digitalisasi UMKM," ujarnya.

Sebagai informasi, KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional.

Adapun dalam kesempatan ini, BI meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Online Payment, dalam penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia atau KKI dan Festvial Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024.

"Sebagai kelanjutan dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional difokuskan pada lima inisiatif," ujarnya.

Pertama, membangun dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran ritel serta mengundang pelaku usaha sistem pembayaran swasta untuk berkolaborasi dalam fast payment BI.

Kedua, memodernisasi infrastruktur wholesale.

Ketiga, penguatan infrastruktur data sistem pembayaran bank maupun non bank.

Keempat, membangun infrastruktur perluasan akses dengan mengkonsolidasi industri sistem pembayaran antara big player dan small player sehingga terwujud ekosistem sistem pembayaran digital yang inklusif.

Kelima, pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai manifestasi peranan BI meningkatkan efisiensi pembayaran domestik dan kebijakan moneter.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Unjuk Rasa Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Hentikan MBG

{{caption}}
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, 69 Orang Diamankan Polisi

{{caption}}
35.476 Manajer Kopdes Merah Putih dan Pengelola Kampung Nelayan Dilatih Komcad

{{caption}}
Pria Eksibisionis di Depan Dua Bocah Perempuan

{{caption}}
Pelatih Portugal Tak Berani Ganti Cristiano Ronaldo?

{{caption}}
Penampilan Sony Sonjaya dan Buku Catatan Kecil di Tangan

Topik Terkait
{{caption}}
Pelaku Kreatif Kini Bisa Ajukan KUR Berbasis Kekayaan Intelektual Lebih dari Rp100 Juta

Kemenkum umumkan skema KUR Berbasis Kekayaan Intelektual, memungkinkan pelaku kreatif meminjam lebih dari Rp100 juta dengan KI sebagai agunan tambahan. Penasaran bagaimana caranya?

KUR Kekayaan Intelektual
{{caption}}
Target Nol Kemiskinan IKN: Pemerintah Genjot Digitalisasi UMKM Nusantara

Otorita IKN fokus pada digitalisasi UMKM Nusantara untuk mencapai target nol kemiskinan di Ibu Kota Negara baru pada tahun 2035, membangun ekosistem digital yang kuat.

Kalimantan Timur
{{caption}}
BI Gencarkan Transaksi QRIS UMKM Sangihe, Beri Insentif Menarik untuk Pengguna Baru

Bank Indonesia (BI) terus mendorong peningkatan transaksi QRIS UMKM Sangihe melalui berbagai insentif menarik, bertujuan mempercepat adopsi pembayaran digital di Kepulauan Sangihe.

QRIS UMKM Sangihe
{{caption}}
Siap-siap! Transaksi Keuangan Digital dengan KKPD Biak Dimulai 2026, Ini Alasannya

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD Biak) mulai 2026 untuk digitalisasi transaksi keuangan. Apa tujuan dan manfaatnya?

KKPD Biak
{{caption}}
Pembayaran QRIS Nantinya Tak Perlu Scan Barcode, Bakal Ada Fitur Tap NFC

Inovasi pembayaran tersebut dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran

QRIS
{{caption}}
Sederet Upaya Bank DKI Dorong Pertumbuhan UMKM dengan Layanan Perbankan

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mempercayai bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bank DKI
{{caption}}
Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B

PaDi UMKM hadirkan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi yang lebih mudah.

Berita Telkom
{{caption}}
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital

Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.

Kemendagri
{{caption}}
BNI Gandeng BPD Lampung Terbitkan Kartu Kredit Indonesia

Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI).

BNI
{{caption}}
Perluas Transaksi, BRI Luncurkan Kartu Kredit PAPERCARD untuk UMKM

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggandeng PT Pakar Digital Global alias Paper.id untuk merilis kartu kredit baru yang menyasar pelaku UMKM.

kredit bank
{{caption}}
Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Tumbuh 1,9% di April 2026

Di sisi lain ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar USD 216,4 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy).

bank indonesia
{{caption}}
BI: Utang Luar Negeri RI Naik 1,9 Persen, Sentuh USD439,8 Miliar

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai USD 439,8 miliar pada April 2026. Rasio terhadap PDB tetap stabil di level 29,6 persen.

bank indonesia
{{caption}}
DPR Apresiasi Kerja Sama BI-China Perkuat Rupiah dan Pembayaran Lintas Batas

DPR RI mengapresiasi langkah Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan People's Bank of China untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan memfasilitasi transaksi lintas batas, termasuk penggunaan QRIS.

bank indonesia
{{caption}}
PIHPS Rilis Data Terkini: Harga Pangan Nasional, Telur Ayam Capai Rp30.100/Kg dan Bawang Merah Rp55.450/Kg

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional merilis data terbaru harga pangan nasional, menunjukkan telur ayam ras dan bawang merah masih tinggi. Simak rincian harga komoditas lainnya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

bank indonesia
{{caption}}
CJFACE 2026 Targetkan Transaksi Rp5 Miliar, Dorong Industri Furnitur Jepara dan Ekonomi Syariah

CJFACE 2026 menargetkan transaksi Rp5 miliar, mempertemukan pelaku usaha furnitur Jepara dengan pembeli, serta mendukung ekonomi syariah. Pameran ini diharapkan dorong pertumbuhan inklusif.

bank indonesia
{{caption}}
Pakar Sebut Dampak Inflasi Kenaikan Pertamax Terkendali, Proyeksi Inflasi 2026 Capai 3,3 Persen

Kenaikan harga Pertamax mulai 10 Juni 2026 diperkirakan menambah inflasi sekitar 0,3-0,7 poin, namun pakar menilai Dampak Inflasi Kenaikan Pertamax masih terkendali dan tidak akan memicu inflasi berkelanjutan.

bank indonesia
{{caption}}
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya

Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.

apbn