Terungkap! Ini 3 Tantangan Utama yang Harus Dihadapi Menkeu Purbaya, Termasuk Sistem Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Target Rasio Pajak Indonesia 11 persen pada 2027, menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai untuk genjot penerimaan negara.

Menkeu Purbaya menjelaskan penambahan utang darurat guna menyelamatkan perekonomian nasional.

Setiap malam ia mengaku memikirkan bagaimana memperbaiki kinerja penerimaan negara agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11)

Purbaya mengatakan tidak masalah jika ingin menggenjot penerimaan dengan menarik besar-besaran pajak.

Alih-alih menambah beban masyarakat melalui pajak baru, ia memilih untuk mengoptimalkan dana pemerintah yang sudah tersedia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mampu menekan risiko melebarnya 'shortfall' penerimaan pajak pada akhir tahun 2025 melalui strategi pengawasan ketat dan optimalisasi teknologi Coretax, membuat pembaca penasaran akan dampaknya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap bahwa stimulus ekonomi yang diberikan dapat meningkatkan kinerja dunia usaha.

Purbaya bahkan menyinggung langsung Dirjen Pajak Bimo Wijayanto karena Coretax tidak tercantum dalam laporan yang dibawanya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti perbedaan kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi dan Prabowo

Dengan nada bercanda, ia mengaku tidak keberatan bila kebijakannya dikritik habis-habisan.

ih-alih tiba lebih cepat, risiko kecelakaan justru meningkat. Pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang menyusul temuan berbagai masalah di lapangan, termasuk menu tidak standar dan kasus keracunan.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah gencar mengadakan berbagai event seni dan budaya untuk menggerakkan ekonomi UMKM dan sektor pariwisata, menunjukkan komitmen kuat terhadap pertumbuhan daerah. Simak strategi lengkapnya!

Lembaga riset NEXT Indonesia Center mengungkapkan adanya pergeseran signifikan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor produktif, menandakan optimisme ekonomi dan investasi jangka panjang.

BPS Kaltim menyoroti sektor perdagangan sebagai pilar kekuatan ekonomi di Penajam Paser Utara berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, seiring dengan berlangsungnya Sensus Ekonomi 2026 yang krusial untuk pemetaan ekonomi daerah.

Kemenekraf mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025, regulasi baru yang menjadi pedoman penting bagi pengembangan di daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah. Simak strategi kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi Pariwisata NTB.