LIVE

Ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimanfaatkan untuk Beli Rumah, Syaratnya Mudah

Ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimanfaatkan untuk Beli Rumah, Syaratnya Mudah

bpjs ketenagakerjaan
Ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimanfaatkan untuk Beli Rumah, Syaratnya Mudah
Ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimanfaatkan untuk Beli Rumah, Syaratnya Mudah (merdeka.com)

Program pembiayaan rumah sebetulnya sudah ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan, ada bagian Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 persen dengan bentuk manfaat layanan tambahan (MLT) yang bisa dimanfaatkan pekerja untuk membeli rumah.

Nasabah dapat melakukan berbagai traksaksi keuangan serta juga layanan perumahan/mortgages melalui SuperApps BTN Mobile.
Nasabah dapat melakukan berbagai traksaksi keuangan serta juga layanan perumahan/mortgages melalui SuperApps BTN Mobile. © 2023 merdeka.com

Ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimanfaatkan untuk Beli Rumah, Syaratnya Mudah

Ternyata BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimanfaatkan untuk Beli Rumah, Syaratnya Mudah

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 


Dalam aturan tersebut, para pekerja yang menerima upah setiap bulan diwajibkan mengikuti kepersertaan dan diharuskan membayar iuran 3 persen, yakni 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja. 

Kebijakan ini membuat masyarakat geram, sebab gaji yang mereka dapatkan terus menerus dipotong, misalnya saja dari BPJS Kesehatan dipotong sebesar 1 persen dari gaji dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua 2 persen. Ditambah lagi akan ada pemotongan untuk iuran peserta Tapera sebesar 2,5 persen. 


Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengatakan, program pembiayaan rumah sebetulnya sudah ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan, ada bagian Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 persen dengan bentuk manfaat layanan tambahan (MLT) yang bisa dimanfaatkan pekerja untuk membeli rumah. 

"Kami merasa buat apa lagi? Kan sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan fasilitas untuk perumahan. Malahan tidak menunggu sampai pensiun sudah bisa mulai gitu loh untuk rumah. Nah jadi kami merasa tidak perlu lagi harus ada tapera untuk swasta," ucap Shinta beberapa hari yang lalu.

Lantas bagaimana peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memanfaatkan klaim JHT?

Penghargaan Paritrana ini akan diberikan pada kisaran akhir Februari 2019 mendatang dan rencananya diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, kepada setiap pemenang kategori.
Penghargaan Paritrana ini akan diberikan pada kisaran akhir Februari 2019 mendatang dan rencananya diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, kepada setiap pemenang kategori. © 2023 liputan6

Sebelumnya Anda harus mengetahui persyaratan klaim JHT untuk pembelian rumah, berikut persyaratannya:

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30 persen untuk pengambilan rumah secara cash:


  1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
  3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
  4. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)




Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30 persen untuk pengambilan rumah secara kredit:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya

3. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:

- Pembayaran uang muka pinjaman rumah berupa fotokopi perjanjian pinjaman rumah atau surat penawaran pemberian kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening eserta pada bank pengajuan kredit

- Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman rumah: fotokopi perjanjian pinjaman rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta, fotokopi standing instruction dan nomor dan rekening peserta pada bank pengajuan kredit
- Pelunasan sisa pinjaman rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman rumah, formulir pelunasan pinjaman rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening peserta pada bank pengajuan kredit.

Lalu bagaimana alur pengajuan klaim JHT sebagian maksimal 30 persen untuk keperluan rumah/apartemen?
Pertama, peserta datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan diarahkan ke CSO untuk memperoleh surat Keterangan bahwa peserta telah berhak mengambil JHT sebagian maksimal 30 persen dengan ketentuan telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada program JHT dan belum pernah mengambil JHT sebagian.

Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat keterangan untuk dibawa peserta ke bank.
Selanjutnya, peserta datang ke bank pada bagian pengelola kredit untuk mengajukan permohonan kredit atau untuk melakukan penyelesaian kredit jika peserta telah memiliki fasilitas kredit rumah/apartemen dan pihak bank menganalisa kelayakan kredit kredit.

Jika peserta layak menerima kredit, maka perserta mengajukan klaim sebagian maksimal 30 persen ke kanal pelayanan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Polisi Ungkap Sosok Terduga Pembakar 3 Santri di Lombok Tengah

{{caption}}
Sony Sonjaya Mengaku Siap Buka-bukaan

{{caption}}
Survei Poltracking Terbaru: Mayoritas Warga NU-Muhammadiyah Puas Kinerja Prabowo

{{caption}}
Kronologi Penangkapan Pengedar Vape Narkoba di Alexa Suites and Lounge Jakut

{{caption}}
Tidur di Mobil karena Listrik Padam, Pasutri di Medan Ditemukan Meninggal

{{caption}}
Razia di Alexa Suites and Lounge, Polisi Sita Ratusan Vape Etomidate

Topik Terkait
{{caption}}
Wamen BUMN Usul Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Digunakan untuk DP Rumah

Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, bahwa pihaknya masih membahas terkait pemanfaatan saldo JHT yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

bpjs ketenaagkerjaan
{{caption}}
Tak Banyak yang Tahu, Masyarakat Bisa Cicil KPR hingga Renovasi Rumah Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Program MLT BPJS Ketenagakerjaan, merupakan layanan tambahan untuk peserta program JHT.

Berita Paham
{{caption}}
Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan Meski Masih Aktif Bekerja, Begini Caranya

Adapun persyaratan yang dilampirkan yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP dan NPWP.

Klaim JHT
{{caption}}
Paritrana Jamsostek Award Dorong Badan Usaha Tingkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

Ajang Paritrana Jamsostek Award 2026 kembali mendorong komitmen badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal bagi para pekerja di Indonesia.

apresiasi perusahaan
{{caption}}
Perkuat Ekonomi Kreatif Bandung, Pemkab Integrasikan Seni, Pariwisata, dan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan sektor seni budaya, pariwisata, dan pendidikan guna memperkuat Ekonomi Kreatif Bandung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo Raih Peringkat Pertama se-Sulawesi

Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menempati posisi teratas se-Sulawesi dan kelima nasional untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja di wilayah tersebut.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Perlindungan Jamsostek Pekerja Rentan Morut: Pemkab Morowali Utara Jamin 34 Ribu Warga

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah berhasil melindungi 34 ribu pekerja rentan melalui program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen Pemkab Morut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Pemprov Kalbar Genjot Perlindungan Pekerja, Target 1,2 Juta Orang Terlindungi pada 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempercepat perluasan cakupan Perlindungan Pekerja Kalbar, menargetkan 1,2 juta pekerja terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada akhir 2026. Upaya ini untuk mewujudk

apbd kalbar
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Perkuat Pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulawesi Utara intensifkan pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung, menyasar perusahaan besar demi memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Menteri PKP Gandeng TAPERA & Billy Mambrasar Latih 100 Pemuda Asli Papua, Dukung Program Rumah Subsidi

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

rumah subsidi
{{caption}}
Trivia: Bangka Tengah dan BSI Perkuat Kerja Sama Keuangan Syariah, Targetkan UMKM hingga Digitalisasi Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

bangka tengah
{{caption}}
Rieke Diah Pitaloka: Tidak Perlu Tapera, Program Perumahan Pekerja Cukup Lewat Jaminan Sosial

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Tapera Tak Lagi Wajib bagi Karyawan, Ada Unsur Pemaksaan dan Menentang UU

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

aturan iuran tapera
{{caption}}
Gaji Rp4 Juta Dipotong Tapera Rp120.000 per Bulan, Nabung Setahun Bisa Dapat Pembiayaan Rumah

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

berita update
{{caption}}
Menteri Perumahan Desak BP Tapera Siapkan Strategi, Agar Tak Ada Lagi Penolakan

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

berita update