Tak Kunjung Cair, Luhut Tagih Dana Pensiun PLTU Batubara ke Investor

program pensiun dini PLTU batubara ini juga membutuhkan biaya, seperti yang sudah ditawarkan JETP.

Rabu, 06 Sep 2023 13:55:00

Program pensiun dini PLTU batubara ini juga membutuhkan biaya, seperti yang sudah ditawarkan JETP.

Tak Kunjung Cair, Luhut Tagih Dana Pensiun PLTU Batubara ke Investor

Tak Kunjung Cair, Luhut Tagih Dana Pensiun PLTU Batubara ke Investor

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menagih janji dana Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara.

Luhut mengatakan, pemerintah sedang mengkaji rencana pematian PLTU Suralaya untuk tahap awal.

Namun, program pensiun dini PLTU batubara ini juga membutuhkan biaya, seperti yang sudah ditawarkan JETP.

"Untuk early retirement tadi yang bayar dulu duitnya mana. Sampai sekarang kita belum tahu uangnya," kata Luhut selepas Bloomberg CEO Forum at ASEAN di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9).

Luhut menyayangkan janji dana JETP yang belum terealisasi sampai sekarang. 

Padahal, pemerintah telah menyiapkan program untuk melakukan transisi energi seperti yang diminta.

"Ya, mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya," tegas Luhut.

Tagihan serupa telah berulang kali diutarakan Luhut. Pasalnya, menurut dia sokongan dana untuk mempensiunkan PLTU batu bara dari kemitraan JETP masih belum jelas.

Adapun komitmen dana yang dihimpun dalam rencana investasi komprehensif (CIP) JETP untuk pensiun dini PLTU batubara nilainya mencapai USD20 miliar, atau setara Rp305,8 triliun
(kurs dolar AS: Rp15.290). 

Luhut menyayangkan ketidakjelasan itu.

Sebab pemerintah telah menyiapkan PLTU batubara yang siap dipensiunkan lebih cepat dalam program JETP.

merdeka.com

"Saya kira ada satu PLTU yang sudah mau segera kita kerjakan. Tapi kan kita nunggu uangnya dari konsorsium, sampai sekarang uangnya belum jelas," kata Luhut di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Indonesia seakan dipersepsikan mundur dalam menerima program pendanaan dari kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), seperti Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Justru itu kita malah diberitakan kita yang mundur, padahal dari mereka yang enggak jelas," ujar Luhut.

Padahal sebelumnya, rencana investasi komprehensif (CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment bisa dipublikasikan pada 16 Agustus 2023.

Dalam dokumen CIPP akan memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan hingga 2030. Hal ini akan melandasi implementasi kemitraan USD20 miliar di bawah JETP Indonesia.

Untuk rinciannya, pendanaan JETP Indonesia terdiri atas USD10 milar pendanaan publik dari para anggota IPG yakni Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark dan Uni Eropa. Kemudian USD10 milar dari 7 institusi keuangan internasional yang merupakan anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yaitu HSBC, Citibank, Standard Chartered, Bank of America, Deutsche Bank, MUFG dan Macquarie.

Kemudian, dana tersebut akan disalurkan secara multi jalur dan multi pihak, tergantung dari skema investasi dan tergantung dari tipe proyek.