Luhut Cari Donor Baru untuk Pensiunkan PLTU Batubara Senilai Rp306 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut.

Pencairan ini jadi kabar baik bagi sektor industri yang juga sangat terlibat dalam proses JETP untuk proyek transisi energi.

Ketersediaan batu bara yang melimpah menjadikan komoditas ini sebagai penggerak perekonomian nasional.

Sumber-sumber energi terbarukan membutuhkan pendanaan besar.

Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.

Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.

PLTU ini dinilai jadi yang paling memungkinkan untuk dipensiunkan.

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Pemerintah tak ingin utang untuk transisi energi tersebut nantinya membebani generasi penerus bangsa.

Indonesia terus didesak menghentikan PLTU batubara untuk mengurangi emisi karbon.

Pemerintah diingatkan tentang pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia.

Polusi udara beberapa pekan lalu menjadi sorotan publik.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

Usul itu diwacanakan setelah Dewan Ekonomi Nasional menyusun langkah reformasi pasar pasar modal Indonesia.

Luhut menyebut pemerintah juga telah memulai langkah menuju sistem pemerintahan digital, alias government technology (govtech).

pemerintahan Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran pada 1983. Ini sebagai respons terhadap kelesuan ekonomi.

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan para penerbang itu nantinya akan menunjukkan bakat yang luar biasa di udara sebagai tuan rumah.

Rachmat menyebut, polusi udara di Jakarta di sebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan BBM berbasis fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

Luhut menyoroti pembangunan infrastruktur Bali saat ini yang hanya fokus di sekitar wilayah selatan.