Indonesia Utang Lagi ke ADB Sebesar Rp7,5 Triliun, Berapa Bunganya?

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman Rp2,99 triliun untuk PT Geo Dipa Energi, mempercepat Proyek Panas Bumi di Indonesia. Simak dampaknya pada energi bersih!

PT Bank Negara Indonesia (BNI) memperkuat komitmennya mendukung proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi, mempercepat transisi energi bersih nasional. Simak selengkapnya!

Program ini berfokus pada tiga bidang reformasi penting, yaitu menyempurnakan infrastruktur inklusi keuangan.

Pendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.

Pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya.

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Pencairan ini jadi kabar baik bagi sektor industri yang juga sangat terlibat dalam proses JETP untuk proyek transisi energi.

Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.

PLTU ini dinilai jadi yang paling memungkinkan untuk dipensiunkan.

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Pemerintah tak ingin utang untuk transisi energi tersebut nantinya membebani generasi penerus bangsa.

Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

BI mencatat posisi ULN swasta pada kuartal I 2026 tercatat sebesar USD 191,4 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV 2025.

Menteri Keuangan Purbaya memastikan bahwa proses restrukturisasi utang untuk Kereta Cepat Whoosh akan segera selesai.

Purbaya menjelaskan bahwa langkah diversifikasi ini bertujuan agar ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.

Utang Indonesia saat ini tergolong aman, tetapi rendahnya penerimaan negara menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Salah satu faktor utama yang menopang proyeksi tersebut adalah tingginya nilai surat utang yang akan jatuh tempo sepanjang sisa tahun ini.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Purbaya menjelaskan, lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio.

Menkeu Sri Mulyani menyebut, kondisi utang pada masa transisi pemerintahan masih dalam batas aman.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang bertujuan menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan ekonomi.

Posisi utang pada November yang nyaris Rp7.000 triliun itu tumbuh sebesar 5,4 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024.

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.