Pemerintah diingatkan tentang pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia.
Pemerintah diingatkan tentang pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia. Khususnya pada kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP).
JETP adalah mekanisme pembiayaan inovatif yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang dipimpin negara dari bahan bakar fosil, termasuk batubara, ke sumber energi terbarukan.
JETP pada dasarnya menghubungkan paket keuangan yang terdiri dari pembiayaan konsesi (pinjaman lunak) dan hibah dari negara-negara donor, dengan inisiatif transisi energi di negara-negara Selatan.
Dalam laporan IESR dan Ford Foundation, disebutkan pendanaan JETP yang dijanjikan tidak cukup untuk menutupi biaya seluruh proses transisi.
Sebaliknya, dana ini berfungsi sebagai pendanaan awal untuk mengkatalisasi dan memobilisasi sumber pendanaan lainnya
Laporan tersebut menyoroti hasil dan rekomendasi dari The JETP Convening, Exchange and Learning from South Africa, Indonesia, and Vietnam yang diselenggarakan pada 25-28 Juni 2023 lalu di Jakarta.
“Karena pendanaan awal JETP memiliki batasan waktu, maka penting untuk menetapkan pencapaian dan proyek yang masuk akal serta dapat dicapai dalam jangka waktu yang disepakati dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkan sumber pendanaan lain untuk menutupi biaya untuk mencapai target tahun 2030,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.
“Pemerintah harus terus mengadvokasi permintaan hibah dan pinjaman lunak yang lebih besar untuk mencapai target yang disepakati tanpa menambah beban bagi negara penerima,” kata Fabby.
Hal ini ditegaskan Edo Mahendra, Kepala Sekretariat JETP Indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk 'Safeguarding the Just in Just Energy Transition Partnerships (JETP) and Other Emerging Climate Finance Models' pada acara Climate Week tanggal 18 September 2023 di New York, Amerika Serikat.
“Komponen pendanaan tertinggi masih berasal dari pinjaman komersial dan investasi dengan tingkat bunga non-konsesi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” kata Edo.
Ford Foundation di Indonesia memandang, filantropi mempunyai peran penting dalam mendukung prinsip keadilan baik melalui pemerintah maupun langsung kepada masyarakat yang terkena dampak.
Filantropi juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan.
Prinsip berkeadilan juga harus diterapkan untuk memitigasi dampak transisi energi terhadap masyarakat.
Dukungan kepada inisiatif sosial-ekonomi alternatif di bidang-bidang ini penting dilakukan agar gagasan keadilan memihak kepada seluruh kelompok masyarakat.
Hal ini termasuk memberikan peningkatan keterampilan dalam peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, mendidik dan membantu pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan rencana pembangunan ekonomi mereka untuk jangka panjang, serta menciptakan pendanaan yang didedikasikan untuk mengatasi dampak peralihan dari penggunaan batu bara.
Peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber daya rendah karbon tidak hanya berdampak pada perekonomian di tingkat lokal tetapi juga di tingkat regional atau bahkan nasional.
Alexander Irwan, Direktur Regional Ford Foundation Indonesia, mengatakan, penerapan JETP harus memenuhi prinsip dasar unsur keadilan.
“Elemen keadilan sosial harus dimasukkan dalam diskusi dan rencana transisi. Konsep keadilan harus menjadi pusat perhatian, memastikan transisi yang adil bersifat inklusif bagi semua kelompok atau komunitas, khususnya pekerja, anak-anak, perempuan, dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada rantai pasokan bahan bakar fosil,” kata Alex.
transisi energi dari fosil menuju listrik tengah digencarkan pemerintah
Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi.
Baca Selengkapnya
Pengusaha memahami bahwa energi adalah bagian besar dari apa yang dimiliki Indonesia.
Baca Selengkapnya
Minimnya target pensiun dini PLTU dalam draf rencana ini, berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tak ingin utang untuk transisi energi tersebut nantinya membebani generasi penerus bangsa.
Baca Selengkapnya
MoU antara kedua badan usaha milik negara dari Indonesia dan Tiongkok meliputi berbagai kegiatan bisnis, mulai dari hulu, hilir.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus mendorong program transisi energi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 389 Green Energy Station yang sudah hadir di seluruh Indonesia menawarkan beberapa keunggulan yang mendukung era transisi energi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi