Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

Pemerintah masih menaruh harapan terhadap sokongan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempensiunkan PLTU batu bara.

Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut ada dua pendekatan yang akan digunakan dalam mengurangi ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batu bara. 

Menurut rencana, program pensiun dini PLTU batu bara bisa melalui pendekatan teknologi, dan kedua dengan skema menurunkan secara bertahap (phase down).

"Phasing down tentu yang sudah tua. Kan ada beda teknologi, ada yang super critical, ada PLTU-PLTU yang sudah beroperasi puluhan tahun," ujar Menko Airlangga di Shangri La Hotel Jakarta, Kamis (24/8).

Selain itu, Menko Airlangga juga masih menaruh harapan terhadap sokongan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempensiunkan PLTU batu bara.

Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

"Dan sudah ada program melalui JETP yang akan menukar hydropower dengan PLTU," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, sokongan dana untuk mempensiunkan PLTU batu bara dari kemitraan JETP masih belum jelas. 

Adapun komitmen dana yang dihimpun dalam rencana investasi komprehensif (CIP) JETP untuk pensiun dini PLTU batu bara nilainya mencapai USD 20 miliar atau setara Rp305,8 triliun (kurs Rp15.290 per USD). 

Luhut menyayangkan ketidakjelasan itu. Sebab, pemerintah telah menyiapkan PLTU batu bara yang siap dipensiunkan lebih cepat dalam program JETP. 

Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

"Saya kira ada satu PLTU yang sudah mau segera kita kerjakan. Tapi kan kita nunggu uangnya dari konsorsium, sampai sekarang uangnya belum jelas," kata Luhut di Kantornya, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Menurut Luhut, Indonesia seakan dipersepsikan mundur dalam menerima program pendanaan dari kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), seperti Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

"Justru itu kita malah diberitakan kita yang mundur, padahal dari mereka yang enggak jelas," ujar Luhut.

Padahal sebelumnya, rencana investasi komprehensif (CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment (JETP) bisa dipublikasikan pada 16 Agustus 2023.

Adapun dokumen CIPP akan memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan hingga 2030, yang akan melandasi implementasi kemitraan USD 20 miliar di bawah JETP Indonesia.

Untuk rinciannya, pendanaan JETP Indonesia terdiri atas USD 10 milar pendanaan publik dari para anggota IPG (Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark dan Uni Eropa) dan USD 10 milar dari 7 institusi keuangan internasional yang merupakan anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yaitu HSBC, Citibank. Standard Chartered, Bank of America, Deutsche Bank, MUFG dan Macquarie.

Kemudian, dana tersebut akan disalurkan secara multi jalur dan multi pihak, tergantung dari skema investasi dan tergantung dari tipe proyek.

Kemudian, dana tersebut akan disalurkan secara multi jalur dan multi pihak, tergantung dari skema investasi dan tergantung dari tipe proyek.

Perusahaan Tambang Wajib Jaga Lingkungan Pertambangan, Ini Tujuan Sebenarnya

Perusahaan Tambang Wajib Jaga Lingkungan Pertambangan, Ini Tujuan Sebenarnya

Perusahaan pertambangan juga perlu memprioritaskan praktik yang bertanggung jawab dengan menggunakan teknologi yang lebih bersih.

Baca Selengkapnya
Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai

Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai

Aksi PHK bagian restrukturisasi yang dilakukan manajemen baru PT RITS untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Irjen Kementan Kawal IB dan Resmikan Irigasi Pompa Peternakan di Manggarai Barat

Irjen Kementan Kawal IB dan Resmikan Irigasi Pompa Peternakan di Manggarai Barat

Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng mengapresiasi para peternak atas kerja kerasnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya
Pertanian Gowa Andalkan Perpompaan untuk Antisipasi El Nino

Pertanian Gowa Andalkan Perpompaan untuk Antisipasi El Nino

Jenis irigasi yang saat ini dikembangkan Kementan adalah irigasi perpompaan dan perpipaan.

Baca Selengkapnya
Mentan SYL Ajak Pelaku Perkebunan Akselerasi Program Peremajaan Hingga Hilirisasi Sawit

Mentan SYL Ajak Pelaku Perkebunan Akselerasi Program Peremajaan Hingga Hilirisasi Sawit

Rakor Sawit se Kalsel telah disepakati bahwa replanting sawit di Kalsel tahun 2023 akan mencapai 10.000 ha.

Baca Selengkapnya
Sasar Korporasi dan Pendidikan, LG Indonesia Rilis Ragam Produk dengan Teknologi Layar Terkini

Sasar Korporasi dan Pendidikan, LG Indonesia Rilis Ragam Produk dengan Teknologi Layar Terkini

LG Indonesia menyasar korporasi dan pendidikan dari produk baru yang diluncurkan dengan beragam teknologi layar terkini.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Kunci PLN Indonesia Power Garap Proyek di Dalam dan Luar Negeri

Terungkap, Ini Kunci PLN Indonesia Power Garap Proyek di Dalam dan Luar Negeri

PLN IP mencatatkan kinerja terbaik di Semester I-2023. PLN IP meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 102,78 menjadi yang tertinggi di antara Subholding PLN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia Apresiasi Kemitraan ILO dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan

Pemerintah Indonesia Apresiasi Kemitraan ILO dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan

Adapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.

Baca Selengkapnya