SPBU Swasta Wajib Beli BBM Lewat Pertamina? Ini Kata Anak Buah Bahlil

Seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Komoditi BBM yang dipasok kepada BU Swasta Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari BU Swasta Vivo.

Informasi itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Tercatat, Vivo sepakat untuk melakukan proses business to business (B2B) pembelian BBM impor dari Pertamina Patra Niaga untuk mengisi kekosongan stok di SPBU.

Menurut Yuliot, langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap kondisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.

PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) sepakat menyerap 40 ribu barel BBM dari Pertamina Patra Niaga, menandai kolaborasi Vivo Pertamina demi ketersediaan energi nasional dan pelayanan masyarakat.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta tersebut sudah tiba di Indonesia, tepatnya pada Rabu (24/9).

Impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.

Proses impor BBM akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bisnis yang telah dibuat antara badan usaha swasta dan Pertamina.

Pertamina menegaskan tidak mencari keuntungan dalam membantu impor BBM tambahan bagi SPBU swasta, berharap harga di tingkat konsumen tetap stabil. Mengapa langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan stok?

Pemerintah pun mengajak badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan pelaku UMKM untuk mengelola sumur rakyat.

Kementerian ESDM melaporkan 93 gempa embusan di Gunung Karangetang periode awal Mei 2026. Simak detail aktivitas vulkanik dan rekomendasi kewaspadaan terkini untuk menghadapi potensi bahaya.

Harga solar B50 kembali menjadi perbincangan setelah pemerintah memastikan program biodiesel berbasis sawit tersebut akan dilanjutkan pada semester kedua 2026.

Pada Desember 2025 pihak KLH memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di Sumatera Utara.

Selain harga, Yuliot juga menyampaikan bahwasanya stok BBM pun aman, bahkan berada di atas cadangan minimal.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong program prioritas 100 GW PLTS yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Transformasi energi menuju kendaraan listrik semakin masif, namun perlindungan konsumen SPKLU menjadi aspek krusial. Simak bagaimana hak-hak pengguna dijamin di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur ini.

Pemerintah Indonesia melalui koordinasi lintas kementerian terus berupaya menjaga ketersediaan dan penyaluran Subsidi Energi bagi masyarakat di tengah dinamika geopolitik global yang bergejolak.

Kementerian ESDM mengingatkan masyarakat untuk tidak beraktivitas di radius bahaya Kawah Tompaluan-Gunung Lokon. Aktivitasnya Level II (Waspada) dengan potensi gas beracun dan erupsi freatik.

IESR menilai keberhasilan Program PLTS 100 GW bergantung pada fondasi implementasi yang cepat dan terukur, bukan hanya target kapasitas besar, demi transformasi energi bersih Indonesia.

Kewenangan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.