Sosok Perry Warjiyo, Anak Petani Miskin Pencetus QRIS yang Bikin Presiden AS Donal Trump Pusing

Tak butuh waktu lama, QRIS berhasil menjadi sistem pembayaran digital populer di Indonesia yang banyak digunakan.

Bank Indonesia (BI) di era kepemimpinan Perry Warjiyo berhasil menciptakan sejumlah inovasi sistem pembayaran digital. Salah satunya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Tak butuh waktu lama, QRIS berhasil menjadi sistem pembayaran digital populer di Indonesia yang banyak digunakan pengguna perseorangan maupun merchant atau toko. BI mencatat, total pengguna QRIS telah mencapai 56,3 juta pada kuartal I-2025. Angka ini tumbuh 169,15 persen secara year on year (yoy).

Adapun jumlah pengguna QRIS bagi merchant sudah mencapai 38,1 juta yang didominasi UMKM. Selain itu, volume transaksi QRIS telah menyentuh 2,6 miliar transaksi. Adapun total nilai transaksi QRIS telah menembus Rp262,1 triliun di periode yang sama.

Bank Indonesia di era kepemimpinan Gubernur Perry Warjiyo aktif mendorong pengembangan QRIS antarnegara atau QRIS border menggunakan kode QR di lintas negara. Saat ini, QRIS Antarnegara telah bekerja sama dengan beberapa negara mitra antara lain Thailand, Malaysia, Singapura hingga Vietnam.

Namun, kehadiran QRIS justru membuat Presiden AS Donald Trump geram. Trump melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR)  melayangkan protes yang  tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis pada 31 Maret 2025.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintahan Trump menilai jika penerapan QRIS membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

"Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI," tulis USTR dalam laporannya.

Pemerintah AS Merasa Tidak Dilibatkan

Pemerintah AS juga merasa tidak dilibatkan dalam pengembangan sistem pembayaran digital QRIS. Ditengarai kegelisahan Pemerintah AS terhadap QRIS akibat adanya potensi pergeseran pengguna Visa maupun Mastercard. Keduanya merupakan layanan sistem pembayaran mapan yang dikembangkan perusahaan AS.

USTR juga menjelaskan bagaimana Peraturan BI No.19/08/2017 soal Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang mewajibkan semua transaksi ritel domestik memakai kartu debit dan kredit diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari BI.

"Peraturan ini menetapkan batas kepemilikan asing sebesar 20 persen bagi perusahaan yang ingin memperoleh lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN, serta melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi ritel domestik dengan kartu debit dan kredit," tulis USTR.

Sosok Perry Warjiyo

Lantas sebenarnya siapa sosok Perry Warjiyo yang berhasil membuat Presiden Donald AS Marah?

Dalam salah satu Rapat bersama Komisi XI DPR, Perry mengaku lahir dari keluarga sederhana. Orang tuanya berprofesi sebagai petani miskin di desa.

"Saya Perry Warjiyo, anak petani yang memang berasal dari desa. Hanya satu tujuan mengabdi untuk bangsa negara sesuai didikan almarhum ayah saya," ungkapnya.

Meski terlahir dari kondisi ekonomi susah. Orang tuanya tetap mendukungnya untuk melanjutkan pendidikan hingga kuliah. 

Saat ingin mendaftarkan kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), kedua orang tua Perry terpaksa meminjam uang kepada tetangganya untuk biaya membeli formulir pendaftaran dan juga ongkos untuk mendaftar. 

Awalnya, Perry ingin mendaftar menjadi dokter. Namun karena uang yang didapat ibunya dari pinjam ke tetangga hanya Rp35.000, yang hanya cukup untuk biaya pendaftaran Rp25.000 dan ongkos Rp10.000 yang cukup untuk mendaftar di jurusan ekonomi. Akhirnya dia pun di terima di UGM. 

Jebolan Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada 1982 itu meraih gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional dari Iowa State University, Amerika Serikat masing-masing pada 1989 dan 1991.

Perjalanan karier Perry Warjiyo di BI terbilang cukup panjang sejak 1984. Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur, dia menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia.

Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter di BI. Sebelum kembali ke BI pada 2009, Perry pernah berkarier dan menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Siapa sangka pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 25 Februari 1959 kini sukses menjadi Gubernur Bank Indonesia sejak 2018-2023. Perry kembali terpilih dan melanjutkan tugas menjadi Gubernur BI untuk periode tahun 2023-2028 mendatang.