Ragam Respons Negara di Asia soal Trump Ubah Tarif Perdagangan Sehari Penerapan Tarif Resiprokal
Menjelang batas waktu penerapan tarif timbal balik, Presiden AS Donald Trump malah mengubah kebijakan tarifnya.
Sehari sebelum penerapan tarif resiprokal, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perubahan kebijakan mengenai "tarif timbal balik" yang akan diterapkan untuk beberapa negara. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis, 31 Juli 2025, hanya satu hari sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Gedung Putih juga menyatakan bahwa barang-barang yang dikirim kembali untuk menghindari bea masuk akan dikenakan tarif sebesar 40 persen. Di sisi lain, negara-negara yang tidak termasuk dalam perintah baru tersebut akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen. Kebijakan ini merupakan revisi dari ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan pada bulan April lalu.
Sebelumnya, dalam sebuah unggahan di media sosial pada Rabu, 30 Juli 2025, Trump menegaskan bahwa "Batas waktu pertama Agustus adalah batas waktu pertama Agustus, tetap kuat dan tidak akan diperpanjang.
Hari besar bagi Amerika!!!" Namun, seperti yang dilaporkan oleh CNBC pada Jumat, 1 Agustus 2025, seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kebijakan tarif timbal balik yang baru tersebut akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Hal ini menunjukkan adanya perubahan mendadak dalam rencana yang sebelumnya telah diumumkan, menciptakan kebingungan di kalangan banyak pihak.
Berikut Ragam Reaksi Negara-Negara Asia:
Berikut adalah reaksi dari beberapa negara di Asia terkait pengumuman tarif terbaru yang dikeluarkan oleh Trump, terutama di tengah ketidakpastian menjelang batas waktu penerapan kebijakan tersebut. Kamboja Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, memberikan sambutan positif terhadap revisi tarif yang baru diumumkan oleh Presiden Trump.
"Ini adalah kabar baik bagi masyarakat dan perekonomian Kamboja untuk terus membangun negara," tulis Manet dalam sebuah unggahan di Facebook pada hari Jumat, tidak lama setelah daftar tarif yang telah direvisi dirilis.
Dalam kebijakan yang baru ini, Kamboja kini dikenakan bea masuk sebesar 19 persen, yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif "Hari Pembebasan" yang mencapai 49 persen, yang sebelumnya merupakan tarif tertinggi dalam daftar yang diumumkan pada 2 April lalu.
Manet juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Trump karena telah "memulai dan mendorong gencatan senjata antara tentara Kamboja dan tentara Thailand." Pada minggu sebelumnya, kedua negara tersebut sempat terlibat bentrokan di wilayah perbatasan.
Thailand Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira, juga menyambut baik kebijakan tarif terbaru yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Dalam sebuah unggahan di platform X, ia menyatakan bahwa tarif yang dikenakan terhadap Thailand "mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang erat antara Thailand dan Amerika Serikat," menurut terjemahan Google dari pernyataannya dalam bahasa Thailand.
Saat ini, Thailand menghadapi tarif sebesar 19 persen untuk ekspor ke AS, yang merupakan penurunan signifikan dari tarif awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar 36 persen. Chunhavajira menambahkan bahwa tarif yang diumumkan akan membantu Thailand tetap kompetitif di pasar global, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini tetap berdampak pada pelaku usaha dan petani. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan "langkah-langkah dukungan komprehensif," termasuk pinjaman berbunga rendah, subsidi, dan insentif perpajakan untuk membantu sektor domestik beradaptasi.
Taiwan dan Malaysia
Taiwan Presiden Lai Ching-te dari Taiwan mengungkapkan bahwa saat ini negara tersebut dikenakan "tarif sementara" sebesar 20 persen. Ia menambahkan bahwa proses negosiasi terkait tarif tersebut masih berjalan. Informasi ini disampaikan melalui akun Facebook resminya pada hari Jumat, 1 Agustus 2025.
Tarif yang berlaku saat ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang mencapai 32 persen, yang diumumkan pada 2 April. "Jika kesepakatan tercapai, tarif diperkirakan akan diturunkan lebih lanjut," tulis Lai.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Taiwan akan terus melanjutkan diskusi mengenai kerja sama rantai pasokan serta isu-isu terkait Bagian 232, yang merupakan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump dengan alasan keamanan nasional.
Malaysia Malaysia merupakan salah satu negara yang tarifnya telah diturunkan menjadi 19 persen, dari tarif sebelumnya yang mencapai 25 persen, seperti yang tercantum dalam "surat tarif" yang dikirimkan oleh pemerintah AS pada bulan Juli lalu.
Sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menyampaikan rasa optimisnya kepada parlemen. "Tarif umum besok akan turun dan tidak akan membebani perekonomian kita," ungkapnya, sebagaimana dikutip oleh CNBC dari pidato berbahasa Melayu yang telah diterjemahkan.
Anwar juga mengonfirmasi bahwa Presiden Trump dijadwalkan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang akan berlangsung di Malaysia pada bulan Oktober mendatang. Selama masa jabatannya yang pertama, Trump hanya pernah menghadiri satu KTT ASEAN.
Jepang dan India
Jepang telah mencapai kesepakatan dengan Trump yang mengurangi tarif ekspor dari 25 persen menjadi 15 persen pada 23 Juli lalu. Sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia, Jepang juga mendapatkan pemangkasan bea masuk untuk sektor otomotif yang sangat penting, hingga menjadi 15 persen. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat (1/8/2025), Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyatakan bahwa tarif baru ini "akan mengurangi ketidakpastian mengenai kebijakan perdagangan AS dan menurunkan risiko kemerosotan ekonomi kita dan ekonomi global," seperti yang dilaporkan oleh penyiar nasional NHK. Hayashi juga menambahkan bahwa Jepang akan terus mendorong Amerika Serikat untuk segera menandatangani perintah presiden yang menurunkan tarif di sektor otomotif, menurut terjemahan Google dari pidatonya dalam bahasa Jepang. Ia menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan "melakukan segala yang kami bisa" untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif tersebut, termasuk memberikan dukungan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.
India saat ini masih menghadapi tarif 25 persen yang tercantum dalam tabel terbaru yang dirilis oleh pemerintah AS, karena belum mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump. Angka ini tetap sama seperti yang diumumkan sebelumnya pada Rabu (30/7/2025). Dalam pidatonya di parlemen pada Kamis, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goel menyampaikan bahwa India sedang menjajaki negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, yang ditargetkan akan selesai pada bulan Oktober atau November tahun ini. Pernyataan tersebut diambil dari terjemahan pidato berbahasa Hindi-nya. Goel juga menekankan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perlindungan bagi petani, pelaku usaha, serta sektor usaha kecil dan menengah, dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional India.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995048/original/088256300_1730975735-Infografis_SQ_Efek_Donald_Trump_Menang_Pilpres_AS_ke_Perekonomian_Global.jpg)