Presiden Jokowi: Kita Ingin Sebanyak-banyaknya PNS Pindah ke IKN, Keramaian Dibutuhkan IKN

Pemerintah tegaskan komitmen pemindahan ASN ke IKN, menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Perpres 79/2025, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan keberlanjutan fiskal.

Pihak Otorita IKN memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukung telah siap.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.

Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan PNS ke IKN.

Perpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.

Sudah ada 14 tower hunian di IKN yang sudah siap ditempati apabila ASN pindah bulan September 2024.

Jokowi akan melihat terlebih dahulu kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang ada di IKN.

Tahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.

Kemenpan RB sudah menyiapkan 100.000 formasi khusus fresh graduate untuk ke IKN.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

Pemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.

Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan merevitalisasi 71.744 sekolah pada 2026. Program revitalisasi sekolah ini bertujuan meningkatkan kualitas belajar dan keselamatan peserta didik.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Otorita IKN bersama Perbanas menggalakkan Penanaman Pohon IKN dengan menanam 1.153 pohon di RTH Embung H KIPP IKN, menegaskan komitmen pembangunan ibu kota yang selaras alam.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) sukses melampaui target pembangunan Progres Jalan IKN Kawasan Kompleks Yudikatif, kini mencapai 19,35 persen. Simak detail inovasi dan komitmen WIKA dalam mewujudkan infrastruktur strategis ini.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkolaborasi dengan Komunitas Balikpapan Reptil Eksotik (Barekso) menyelenggarakan Pameran Reptil IKN dan mamalia eksotis di Nusantara Park, memberikan hiburan sekaligus edukasi menarik bagi pengunjung.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Otorita IKN menggelar program "Jejak Hijau IKN" dengan mengajak pengunjung menanam 150 bibit pohon endemik Kalimantan, memperkuat ekosistem hutan hujan tropis dan mewujudkan kota hutan.