pns pindah ke IKN

Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024 yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Waktu dan tahapan pemindahan ASN dibahas lebih lanjut dengan perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian PAN-RB belum dapat memastikan sampai kapan pemindahan ASN ke IKN akan ditunda.

Proses pemindahan PNS perlu dilakukan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Proyek tersebut diinisiasi oleh sejumlah pengembang seperti PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) mulai 2025.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.

Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.

Apartemen tersebut juga telah dilengkapi dengan perlengkapan rumah tangga.

Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan PNS ke IKN.

Adapun kriteria ASN dari segi usia yang akan pindah ke IKN adalah generasi milenial 28-43 tahun sebanyak 34,54 persen.

Kementerian PANRB akan memberikan tunjangan pionir bagi PNS yang akan pindah pertama ke IKN.

Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.

Pemerintah tengah menyiapkan tunjangan khusus bagi ASN yang pada tahap pertama pindah ke IKN.

Rencana awal pemindahan di bulan September 2024 sebanyak 3.200 ASN yang belum berkeluarga dan 1.700 ASN yang sudah berkeluarga dijadwalkan untuk pindah.

Basuki menegaskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai wajah masa depan Indonesia. Ibu kota para anak muda di masa depan.

PNS tahap awal yang hijrah ke ibu kota baru nantinya akan disesuaikan berdasarkan statusnya, masih lajang atau sudah berkeluarga.

Presiden Jokowi telah memberikan arahan pemindahan ASN tidak akan dipaksakan jika fasilitas belum siap pada bulan September.

Tahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.

Sebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI/Polri dan 35 tower untuk PNS atau ASN.

Menteri PANRB Azwar Anas mengklaim banyak PNS dan dokter yang mengajukan diri pindah ke IKN lebih dulu.