Pertama di 2023, APBN Defisit Rp700 Miliar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun, meskipun penerimaan pajak tumbuh signifikan 30,4 persen. Simak detail kinerja APBN Februari Defisit.

Pemerintah melaporkan kinerja APBN 2025 dengan defisit yang meningkat di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Kemenkeu mencatat, hingga akhir November 2025, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook setahun penuh.

Defisit APBN per 31 Oktober 2025 mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen PDB. Menkeu Purbaya menilai posisinya masih aman dan terkendali.

Secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Pemerintah kembali mencatat defisit anggaran pada Mei 2025.

Menurut Sri Mulyani, defisit merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya.

Realisasi sementara pendapatan negara sepanjang tahun 2024 tumbuh 2,1 persen.

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.

Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.

Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.

Posisi defisit tersebut masih sejalan dengan rencana awal pengelolaan fiskal yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun.

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

APBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB.

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.