Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun dan Kurangi Belanja BBM Rp59 triliun

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penggunaan Pertalite pada April turun mendekati 9 persen selama kebijakan diterapkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Lalu lintas di Jakarta terpantau lebih lengang seiring penerapan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberlakukan kebijakan WFH ASN Tangerang non-pelayanan mulai 10 April 2026 sebagai respons hemat BBM, dengan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggar.

Pemerintah resmi memberlakukan skema WFH satu hari dalam sepekan, menandai transformasi budaya kerja berbasis WFH yang signifikan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Simak dampaknya!

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat dan memangkas biaya perjalanan dinas ASN sebagai upaya efisiensi anggaran serta mendorong transformasi budaya kerja.

Pemerintah Provinsi Banten tengah mengembangkan Aplikasi Pemantauan ASN WFH Banten untuk memastikan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap optimal saat bekerja dari rumah setiap Jumat, sekaligus menekan konsumsi energi.

Seskab Teddy ajak masyarakat dukung WFH tiap Jumat dan efisiensi energi. Pemerintah terapkan 8 kebijakan baru untuk hemat anggaran dan BBM.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan kebijakan baru yang mendorong Efisiensi Energi, termasuk skema kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Yassierli menjamin ia akan segera merilis Surat Edaran dan program pengoptimalan energi di lingkungan kerja untuk swasta, BUMN, dan BUMD terkait kebijakan WFH.

Menko Airlangga Hartarto mengimbau masyarakat untuk menjalankan efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri meminta masyarakat untuk bijak kelola keuangan BBM menyusul kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi, demi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Menurut data Kementerian PANRB, 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama para ASN menjalankan WFH.

Piala Dunia 2026 akan digelar di Meksiko. Untuk mengurangi kemacetan pada hari pembukaan, pemerintah memutuskan untuk meliburkan sekolah dan menerapkan WFH.

Pemerintah mencatat penghematan biaya perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun selama penerapan pola kerja tersebut.

Kebijakan WFH bagi ASN satu kali dalam seminggu berhasil mengurangi anggaran perjalanan dinas negara hingga Rp 1,95 triliun dalam waktu satu bulan.

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.