Realisasi anggaran Pemilu digelontorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp12,6 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp70,6 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Anggaran tersebut telah disiapkan dari tahun 2022 sampai 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, belanja Pemilu 2022 telah terealisasi Rp3,1 triliun.
Sementara, untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp30 triliun dan akan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
"Anggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Sejak 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun depan masih ada Rp37,4 triliun. Jadi, total keseluruhan anggaran (Rp70,5 triliun)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9).
Lebih lanjut, hingga Agustus 2023 realisasi belanja pemilu telah mencapai Rp14 triliun. Realisasi anggaran Pemilu digelontorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp12,6 triliun, dan melalui 14 K/L sebesar Rp1,4 triliun.
"(KPU dan Bawaslu untuk pembentukan Badan Adhoc), menetapkan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta pengelolaan, pengadaan laporan dan dokumentasi logistik," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Bendahara negara ini membeberkan, dari 14 K/L lain yang mendukung pelaksanaan Pemilu, mengalokasikan anggaran tersebut untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, hingga penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.
"Jadi, ini terlihat bahwa pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada 14 K/L yang memiliki peran," tutup Sri Mulyani.
Hingga Agustus 2023 realisasi belanja pemilu telah mencapai Rp14 triliun.
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,4 persen (yoy)
Baca Selengkapnya
Setelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
pembiayaan UMKM pada tahun 2022 masih terpusat di Jawa dan Bali. Nilainya mencapai Rp2.000 triliun atau 62 persen dari realisasi pembiayaan nasional.
Baca Selengkapnya
OJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
Baca Selengkapnya
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi