Pemilu Habiskan Anggaran Negara Rp70,6 Triliun

Pemanfaatan anggaran pemilu digunakan untuk seleksi anggota Badan Ad-Hoc dan pengawas Ad-Hoc, honorarium Badan Ad-Hoc dan pengawas, pengadaan barang, jasa.

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc.

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.

Kejagung telah membentuk 534 posko Pemilu di seluruh satuan kerja di Indonesia untuk menyukseskan pemilu.

SKK Migas mencatat produksi gas bumi mencapai 6.550 MMSCFD hingga Mei 2026 atau 95 persen target APBN. Lifting minyak masih di bawah target.

Ia menilai kondisi tersebut semakin berat karena pemerintah masih menghadapi beban utang yang besar.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan usulan APBN untuk perbaikan ruas Jalan Sapta Marga, akses utama Kantor Gubernur, yang rusak akibat longsor, demi memastikan kelancaran aktivitas dan keamanan pengguna jalan.

Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto jelang Idul Adha 1447 H menuai pro dan kontra. Simak penjelasan lengkap mengenai legitimasi, dampak ekonomi, dan perspektif syariah.

SMA Negeri 1 Jepon Blora berhasil mendapatkan Banpres senilai Rp1,6 miliar untuk pembangunan ruang kelas modern dan fasilitas pendukung, meningkatkan kualitas belajar siswa.

Ketua Komisi III DPR menyebut penggunaan APBN untuk hewan kurban Presiden Prabowo sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan syariat.

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.