Pemilu Habiskan Anggaran Negara Rp70,6 Triliun

Pemanfaatan anggaran pemilu digunakan untuk seleksi anggota Badan Ad-Hoc dan pengawas Ad-Hoc, honorarium Badan Ad-Hoc dan pengawas, pengadaan barang, jasa.

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc.

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.

Kejagung telah membentuk 534 posko Pemilu di seluruh satuan kerja di Indonesia untuk menyukseskan pemilu.

Program Kopdes Merah Putih hadir sebagai inisiatif strategis pemerintah untuk mentransformasi ekonomi desa, melibatkan rekrutmen manajer profesional dan pemberdayaan penerima PKH. Simak tantangan dan peluangnya.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupayakan peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare setiap tahun melalui program bongkar ratoon. Langkah ini strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada gula nasional pada tahun 2027.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta, demi kepercayaan publik.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional dengan memperluas sumber pasokan global dan mengoptimalkan produksi dalam negeri di tengah potensi gangguan distribusi dan gejolak harga minyak.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.