Kejagung juga akan memaksimalkan IT untuk memantau hoaks dan kampanye hitam.
Kejaksaan Agung (Kejagung menganggarkan) Rp65,6 miliar untuk mensukseskan Pemilu 2024. Jumlah tersebut dipergunakan untuk pembuatan Pos Pemilu dan Pendidikan Kilat Terpadu.
"Adapun dukungan anggaran pada kejaksaan yang terkait pemilihan umum pada tahun anggaran 2023 sebanyak Rp65.602.198.000, terdiri dari pembuatan Pos Pemilu sebesar Rp64.152.572.000 dan kegiatan Diklat Terpadu Pidana Umum sebesar Rp1.449.626.000," tutur Jaksa Agung saat rapat di Gedung DPR, Kamis (16/11).
Anggaran pembuatan Pos Pemilu itu dibagi untuk 534 satuan kerja kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan cabang Kejaksaan Negeri.
"Adapun jumlah rata-rata yang diterima persatuan kerja yaitu sebanyak Rp119.200.000, yang dipergunakan untuk membangun pengadaan sarana dan prasana Pos Pemilu," kata Jaksa Agung.
Adapun anggaran kejaksaan terkait Pilpres dan Pilkada 2024, dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Dalam program penegakan dan pelayanan hukum Pemilu Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah, dialokasikan sebesar Rp14.291.400.000 untuk satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia," ujar Jaksa Agung.
Langkah lain untuk menyukseskan Pilpres yang dilakukan Kejagung dengan menggerakkan bidang teknis antara lain Intelijen, Pidana Umum, hingga Perdata dan Tata Usaha Negara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, untuk Bidang Intelijen misalnya, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah membentuk 534 posko Pemilu di seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Termasuk memantau regulasi informasi yang sarat berita bohong alias hoaks dan kampanye hitam atau black campaign.
"Melaksanakan FGD di bidang politik dengan peserta seluruh personel intelijen kejaksaan di seluruh Indonesia. Mengoptimalkan Teknologi Informasi untuk menganalisa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan Pemilu, percepatan penyampaian informasi dan pemantauan atau antisipasi black campaign, hoaks, atau serangan siber," kata Jaksa Agung.
Menurutnya, Bidang Intelijen, Pidana Umum, hingga Perdata dan Tata Usaha Negara, juga melakukan kerjasama dengan KPU serta Bawaslu dalam rangka penanganan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
"Melaksanakan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis atau PPS terhadap pengadaan logistik Pemilu, menerbitkan regulasi pedoman Surat Edaran intruksi kebijakan lain dalam menjelaskan pelaksanaan Pemilu serentak 2024," kata Jaksa Agung menjelaskan.
Pilpres 2024 akan digelar 14 Februari mendatang.
PPGI merupakan asosiasi perusahaan percetakan yang akan mencetak surat suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Gus Ali Gondrong mengatakan sholawat itu akan membuat hati tentram dan damai.
Baca Selengkapnya
Pengeluaran masyarakat tentu berbeda-beda. Pengeluaran ini yang kemudian membuat kelas atau kelompok.
Baca Selengkapnya
KPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca Selengkapnya
KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
PKR merupakan kegiatan pameran atau ekspo lembaga jasa Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Puncak Bulan Inklusi Keuangan.
Baca Selengkapnya
Kedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke rumahnya disebut tidak membahas soal tawaran turut andil dalam ajang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Tak tanggung-tanggung nilai modal yang digelontorkan para caleg mencapai miliaran rupiah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi