Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, awalnya pemerintah berencana untuk menarik utang sebesar Rp696,3 triliun.
Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi tercatat telah menarik utang sebesar Rp407 triliun di APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, awalnya pemerintah berencana untuk menarik utang sebesar Rp696,3 triliun. Kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75, pemerintah merevisi utang menjadi Rp421,2 triliun.
Namun, pada realisasinya pemerintah hanya berutang Rp407 triliun. Jika membandingkan nilai tersebut dengan utang tahun 2022, pembiayaan utang mengalami penurunan sebesar 41,5 persen.
"Dalam hal ini dibandingkan 2022 di mana pembiayaan utang mencapai Rp696 triliun itu berarti 2023 kemarin ini pembiayaan turun, drop 41,5 persen," ujar Sri Mulyani, Selasa (2/1).
"Ini berarti kita hanya merealisi 58,4 persen dari APBN awal atau 96,6 persen dari Perpres 75," sambung Sri Mulyani.
Sementara itu, Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun, atau turun 53 persen dibandingkan periode 2022.
Pemerintah sebelumnya juga menargetkan penerbitan SBN lebih tinggi, yaitu sebesar Rp712,9 triliun dalam APBN dan kemudian diturunkan menjadi Rp437,8 triliun dalam Perpres 75/2023.
Sementara itu, untuk Surat Berharga Negara (SBN) sbn neto kita realisasinya hanya Rp308,7 triliun, sementara dalam APBN awal didesain Rp712 trilin. Pada tahun sebelumnya, tahun 2022 penerbitan SBN neto senilai Rp658 triliun.
"Jadi dalam hal ini APBN 2023 ditutup dengan kontraksi atau turun secara drastis penerbitan SBN neto sebesar 53 persen dropnya," ujarnya.
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
ealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya
kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi