Pembangunan Trans Papua Tak Lagi Prioritas Pemerintah, Fokus Bangun 4 Daerah Otonomi Baru

Pemerintah saat ini juga tengah menggenjot pembangunan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan proyek Jalan Trans Papua tetap akan berlanjut. Namun, itu bukan jadi fokus utama saat ini. 

Sebab, pemerintah saat ini juga tengah menggenjot pembangunan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. 

"Trans Papua tetap kita lanjutkan, tapi selected, yang benar-benar kira-kira dibutuhkan. Fokusnya kan lebih ke arah bangun DOB," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/4).

"Bangun kantor pemerintahan di beberapa provinsi baru yang baru kita mekarkan di sana. Fokusnya baru di situ dulu," dia menambahkan. 

Untuk pengembangan daerah otonomi baru di Papua, saat ini baru tiga yang sudah siap untuk dimekarkan lebih lanjut. Sementara satu wilayah lainnya masih terus dilakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Sementara di Daerah Otonomi Baru yang baru kita mekarkan. Kan ada empat tempat. Yang siap baru tiga, yang satunya lagi diskusi dengan pemerintahan setempat," kata Dody. 

Menyoal dana pembangunan Jalan Trans Papua, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai  Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan telah berkomitmen melaksanakan penjaminan atas proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim) di Papua Pegunungan.

Adapun penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama untuk proyek jalan sepanjang 50,14 km yang memiliki nilai investasi Rp 3,33 triliun ini dilakukan pada Juli 2024 silam. 

Dibutuhkan Keterlibatan Swasta

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan, keterlibatan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur sangat diperlukan. 

Keterbatasan APBN terus mendorong adanya pembiayaan kreatif dengan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, serta terus berinovasi dalam pembiayaan kreatif untuk memenuhi keterbatasan tersebut. 

"Semoga keberhasilan dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan melalui PT PII, diiringi dengan sinergi bersama, dapat direplikasi pada pembangunan di daerah yang serupa dengan Papua, baik dari segi karakter geografis maupun ekonomi," ujar Suminto beberapa waktu lalu.

Sementara Direktur Utama PT PII, M Wahid Sutopo mengatakan, dengan telah ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan perjanjian regres pada proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena, maka PT PII sesuai mandatnya akan memberikan penjaminan yang mencakup risiko keterlambatan/kegagalan pembayaran Availability Payment, Terminasi yang bersumber dari PJPK, dan Terminasi karena keadaan kahar. 

Penjaminan yang diberikan oleh PT PII tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek tersebut.

"Komitmen PT PII untuk terus mendorong skema pembiayaan inovatif akan terus dijalankan, salah satunya melalui kontribusi PT PII melalui penjaminan pada proyek ini yang akan menjadi langkah besar dalam upaya pengembangan infrastruktur di Papua yang merupakan jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena," ungkapnya. 

"Sehingga diharapkan dapat membawa dampak signifikan untuk memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas serta memperluas jaringan jalan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Timur Indonesia, khususnya Papua," ujar Sutopo.

Detail Proyek

Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 km yang akan dibangun dengan skema KPBU ini merupakan bagian dari ruas Jayapura-Wamena. 

Lingkup pembangunannya juga mencakup pembangunan jembatan, 1 unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing, serta operasi dan pemeliharaan (O&M) selama masa layanan. Proyek ini memperoleh penjaminan pemerintah dari PT PII yang bernilai investasi sebesar Rp3,3 triliun. 

Bentuk kerja sama proyek KPBU ini merupakan Design Build Finance Operate Maintenance Transfer (DBFOMT) dengan masa kerja sama selama 15 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan), dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP).