Fakta Mengejutkan! Belanja Infrastruktur Papua Barat Baru Terserap 41,22 Persen, Capai Rp815,38 Miliar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan serapan belanja kementerian/lembaga untuk infrastruktur. Angka ini mencapai Rp815,38 miliar hingga triwulan III tahun ini. Fokus utama adalah pemerataan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Namun, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I DJPb Papua Barat, Bernand Situmorang, mengungkapkan serapan tersebut masih rendah. Angkanya baru 41,22 persen dari total alokasi pagu tahun 2025 sebesar Rp1,98 triliun. DJPb terus berupaya mengakselerasi agar belanja menjadi lebih optimal.

Pernyataan ini disampaikan Bernand di Manokwari pada Minggu, 02 November. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi tersebut.

Sejumlah kegiatan strategis menjadi fokus utama dalam belanja tematik ini. Salah satunya adalah pengembangan Bandara Rendani Manokwari. Proyek ini mencakup pelapisan runway, taxiway, dan apron untuk layanan penerbangan yang lebih baik. Peningkatan fasilitas bandara sangat krusial bagi konektivitas regional.

Sektor pertanian juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Anggaran dialokasikan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi. Ini termasuk rehabilitasi bendungan serta pembangunan jaringan air tanah (JIAT). Tujuannya adalah mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Konektivitas darat tidak luput dari prioritas. Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong menjadi koridor penting. Jalan ini akan menghubungkan antarwilayah dan mempermudah distribusi barang. Ini merupakan bagian integral dari pemerataan infrastruktur.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi multikomoditas juga diprioritaskan. Jaringan ini berperan langsung dalam mendukung diversifikasi pangan. Peningkatan produksi pertanian diharapkan dapat tercapai melalui inisiatif ini. DJPb menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang efektif.

Bernand Situmorang menegaskan bahwa DJPb mendorong pelaksanaan anggaran belanja tematik. Anggaran tidak hanya harus terserap, tetapi juga harus efektif dan tepat sasaran. Dampak langsung bagi masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi tolok ukur keberhasilan. Hal ini penting untuk memastikan nilai tambah pembangunan.

Belanja tematik juga mencakup sektor-sektor vital lainnya. Sektor pendidikan terealisasi Rp187,39 miliar, atau 38 persen dari pagu Rp493,08 miliar. Pengendalian inflasi mencapai Rp98,52 miliar, 45,9 persen dari pagu Rp214,65 miliar. Ini menunjukkan alokasi yang luas untuk berbagai kebutuhan.

Layanan kesehatan juga mendapatkan alokasi signifikan. Realisasinya mencapai Rp63,63 miliar, atau 47,61 persen dari pagu Rp133,65 miliar. Penanganan stunting terealisasi Rp720 juta, 27,33 persen dari pagu Rp2,63 miliar. Upaya penurunan kemiskinan ekstrem mencapai Rp8,36 miliar, 71,79 persen dari pagu Rp11,6 miliar.

Meskipun ada serapan di berbagai sektor, tantangan utama tetap pada optimalisasi. DJPb menekankan pentingnya memastikan anggaran memberikan manfaat nyata. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari semua program ini. Serapan yang lebih tinggi dan efektif akan terus diupayakan.

Sumber: AntaraNews