Kemendagri Pastikan Lelang Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Digelar Juni 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan proses lelang pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan akan dilaksanakan Juni 2026, menandai percepatan pembangunan di wilayah otonomi baru tersebut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah memastikan bahwa proses lelang proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juni tahun 2026. Kepastian ini disampaikan setelah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau langsung lokasi KIPP di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, didampingi oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.

Saat ini, tahapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan telah memasuki proses Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perencanaan teknis rinci. DED ini mencakup gambar kerja (bestek), spesifikasi teknis, perhitungan struktur, serta rencana anggaran biaya (RAB) yang akan menjadi panduan utama bagi pelaksana konstruksi.

Proyek pembangunan KIPP di empat daerah otonomi baru (DOB) Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan rampung seluruhnya pada tahun 2028. Percepatan pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Tahapan Krusial DED KIPP Papua Pegunungan

Ribka Haluk menjelaskan bahwa DED merupakan dokumen perencanaan teknis rinci yang sangat krusial dalam sebuah proyek konstruksi. Dokumen ini mengubah konsep dasar menjadi rencana presisi, bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi biaya, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Proses penyusunan DED dilakukan setelah tahap studi kelayakan (feasibility study) dan desain awal (preliminary design) selesai. Biasanya, DED ini disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan melalui jasa konsultan perencanaan atau enjiniring.

Dengan selesainya DED, proyek pembangunan KIPP Papua Pegunungan siap melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu proses lelang. Lelang yang dijadwalkan pada Juni 2026 ini akan menentukan kontraktor pelaksana yang akan mewujudkan desain yang telah direncanakan secara matang.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Kemendagri terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU untuk mendorong secara optimal pembangunan KIPP di empat DOB Tanah Papua. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

Pemerintah pusat menargetkan seluruh pembangunan KIPP di empat DOB Tanah Papua dapat rampung pada tahun 2028. Setelah selesai, proyek-proyek ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Penetapan pembangunan KIPP di empat DOB Tanah Papua sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menegaskan prioritas dan urgensi proyek ini. Status PSN diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

Progres Pembangunan KIPP di Berbagai DOB Papua

Perkembangan pembangunan KIPP di DOB Tanah Papua menunjukkan variasi progres. KIPP Papua Selatan telah selesai dikerjakan dan difungsikan sejak 5 Januari 2026, menunjukkan keberhasilan awal dalam pengembangan wilayah tersebut.

Sementara itu, pembangunan KIPP Papua Barat Daya terus berlanjut melalui skema kontrak multi-tahun anggaran 2026, dengan capaian fisik yang signifikan mencapai 90 persen.

KIPP Papua Tengah, di sisi lain, proses pembangunannya masih dalam tahap awal, dengan ground breaking yang telah dilaksanakan pada 29 Desember 2025 dan progres awal sebesar 3,21 persen.

Untuk KIPP Papua Pegunungan, saat ini proyek memasuki tahap DED dan lelang akan berlangsung pada Juni 2026. Wamendagri Ribka Haluk mengajak Wamen PU Diana Kusumastuti untuk meninjau langsung lokasi di Wamena guna mempercepat tahapan yang sedang berjalan.

Prioritas Awal Pembangunan di Papua Pegunungan

Pembangunan awal di KIPP Papua Pegunungan akan memprioritaskan beberapa fasilitas penting. Kantor gubernur menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung operasional pemerintahan daerah.

Selain itu, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga akan menjadi fokus pembangunan awal. Fasilitas ini esensial untuk mendukung fungsi legislatif dan representasi masyarakat adat di Papua Pegunungan.

Prioritas ini mencerminkan upaya pemerintah untuk segera menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di DOB Papua Pegunungan.

Sumber: AntaraNews