Pelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Sertifikat halal bukan hanya merupakan syarat wajib, tetapi juga menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kumpulan langkah dan cara membuat sertifikasi halal cepat dan mudah.

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Mereka berperan menjaga roda ekonomi tetap bergerak dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga.

Temuan tersebut diperoleh dari survei independen yang dilakukan DEN terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

Karawang memiliki modal ekonomi yang kuat dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa, lebih dari 1.700 industri menengah dan besar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menjadikan Festival Kuliner Lalampa Toboli sebagai agenda tahunan, mendorong UMKM lokal dan memperkuat daya tarik wisata kuliner daerah di Parigi Moutong.

BUMDesma Dewi Laksmi Kartoharjo Magetan berinovasi dengan mengembangkan usaha produksi Abon Lele, memberdayakan ibu-ibu anggota Kelompok SPP dan mendongkrak perekonomian lokal. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolah

Satuan Tugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bangkalan menemukan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki sertifikat halal, padahal **sertifikat halal SPPG MBG Bangkalan** menjadi prasyarat utama program tersebut, sehingga menimbulka

Produk-produk tersebut harus memiliki dua label halal sekaligus dari badan halal Indonesia maupun AS.

Produk makanan dan minum wajib mengantongi label dan sertifikasi halal baik sari Badan Halal Amerika Serikat maupun Indonesia.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin sukses meraih Sertifikat Halal dari Kemenag untuk produk UMKM warga binaan, menandai langkah penting dalam memperkuat pembinaan kemandirian dan daya saing mereka di pasar.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menerbitkan 1.000 Sertifikat Halal bagi UMKM sepanjang 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan produk halal. Siapkah NTT mencapai target 20.000 sertifikat di 2026?

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif dapur MBG senilai Rp 6 juta per hari bagi fasilitas yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, demi menjamin kesiapsiagaan.