Pedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal UMKM gratis bagi 500 ribu pelaku usaha, langkah strategis untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan memperluas akses pasar.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Kanwil Kemenag Sumsel intensifkan Literasi Sadar Halal UMKM demi percepatan sertifikasi, mengingat kewajiban penuh 2026. Apa dampaknya bagi omzet dan pasar ekspor?

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.

Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil

Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.

Satuan Tugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bangkalan menemukan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki sertifikat halal, padahal **sertifikat halal SPPG MBG Bangkalan** menjadi prasyarat utama program tersebut, sehingga menimbulka

Produk-produk tersebut harus memiliki dua label halal sekaligus dari badan halal Indonesia maupun AS.

Produk makanan dan minum wajib mengantongi label dan sertifikasi halal baik sari Badan Halal Amerika Serikat maupun Indonesia.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin sukses meraih Sertifikat Halal dari Kemenag untuk produk UMKM warga binaan, menandai langkah penting dalam memperkuat pembinaan kemandirian dan daya saing mereka di pasar.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menerbitkan 1.000 Sertifikat Halal bagi UMKM sepanjang 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan produk halal. Siapkah NTT mencapai target 20.000 sertifikat di 2026?

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif dapur MBG senilai Rp 6 juta per hari bagi fasilitas yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, demi menjamin kesiapsiagaan.

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Pewarna karmin cukup banyak digunakan dalam makanan dan produk kecantikan.