OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis Secara Komprehensif

POemerintah sebagai pemegang saham dari Jiwasraya telah memutuskan melakukan program penyelamatan pemegang polis.

Jumlah tersebut terdiri atas 5.688 polis dari kategori Korporasi, 291.300 dari kategori Ritel, dan 17.334 polis dari kategori Bancassurance.

Mahelan menjelaskan, sejak dimulai hingga awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis.

Jiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Secara persentase program penyelamatan manfaat polis yang diiniasi oleh pemerintah ini telah diikuti oleh 99,7 persen dari total seluruh pemegang polis.

Aset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)

Jiwasraya telah berhasil merestrukturisasi sebesar 99,7 persen polis Jiwasraya hingga akhir tahun ini.

Pemerintah bersama manajemen Jiwasraya, berkomitmen untuk terus menjadikan prinsip kepatuhan terahdap peraturan yang berlaku.

OJK menilai hasil MSCI 2026 menegaskan arah reformasi pasar modal Indonesia. Mayoritas aspek aksesibilitas pasar tetap terjaga.

OJK juga aktif mendorong akses pendanaan bagi pelaku usaha dengan menggelar sesi 'Sosialisasi Alternatif Pendanaan Perusahaan melalui Pasar Modal'.

Total lebih dari 5,5 juta masyarakat telah dijangkau lewat berbagai kegiatan literasi.

IKAD ini disusun sebagai upaya menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia.

Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menyatakan tudingan terhadap SLIK OJK adalah tudingan yang salah sasaran

Indeks literasi keuangan nasional yang dihitung dengan metode keberlanjutan mengalami peningkatan dari 65,43% pada tahun 2024 menjadi 66,46% pada tahun 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Satgas PASTI Sulawesi Tengah menertibkan sejumlah usaha pergadaian ilegal di Palu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan memastikan kepatuhan regulasi.

Bareskrim Polri resmi menahan tersangka FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia, terkait dugaan penyaluran pendanaan bermasalah yang merugikan banyak korban. Kasus penipuan ini melibatkan proyek fiktif dan data peminjam eksisting PT Dana Syariah

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.

Kiki lantas menyebut Jeffrey Hendrik yang terpilih sebagai Direktur Utama BEI. Kemudian ada nama Saidu Solihin.