LIVE

Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

pajak
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya (merdeka.com)

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Januari 2024 penerimaan pajak nasional mencapai Rp149,25 triliun atau setara 7,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Januari 2024 penerimaan pajak nasional mencapai Rp149,25 triliun atau setara 7,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Liputan6.com/Angga Yuniar) © 2024 liputan6

Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun Ini Daftar Terbesarnya

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per April 2024 sebesar Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.


"Penerimaan pajak kita sampai akhir April Rp624,19 triliun, ini artinya 31,38 persen dari target apbn dikumpulkan sampai akhir april," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (27/5).

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp377 triliun, 35,45 persen dari target, tetapi mengalami penurunan -5,43 persen secara tahunan (year on year/yoy).


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp218,50 triliun, 26,93 persen dari target atau tumbuh 5,93 persen yoy.

Sementara, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat mencapai angka Rp810 miliar atau 2,14 persen dari target. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sementara, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat mencapai angka Rp810 miliar atau 2,14 persen dari target. (Liputan6.com/Angga Yuniar) © 2024 liputan6

Kemudian Pajak Bumi Bangunan (PBB) & Pajak lainnya Rp3,87 triliun atau 10,27 persen dan PPh Migas Rp24,81 triliun, 32,49 persen dari target yang dianggarkan, namun secara tahunan mengalami penurunan sebesar -22,59 persen.

"Komponennya, PPh non migas Rp377 triliun, ini 35,45 persen, masih cukup ontrack untuk 4 bulan. Empat bulan itu berarti sepertiga, cukup ontrack, tapi growthnya secara bruto -5,43 persen," terangnya.


Kendati begitu, Bendahara Negara itu menyampaikan penurunan PPh non migas disebabkan adanya penurunan dari PPh tahunan terutama untuk korporasi atau badan.

Artinya, saat harga komoditas turun, maka terjadi penurunan profitabilitas, sehingga kewajiban membayar pajak juga mengalami penurunan terutama untuk sektor pertambangan.


"Sedangkan PBB dan lainnya menurun karena adanya tagihan pajak tahun lalu yg tidak terulang. PPh migas penyebabnya adalah lifting yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun," tutupnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

{{caption}}
Dasco Sebut Tak Ada Larangan Presiden Sampaikan Kerangka Ekonomi di DPR

Topik Terkait
{{caption}}
Sepanjang Tahun 2024, Negara Dapat Pemasukan Rp1.932 Triliun dari Pajak

Penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan 3,5 persen.

Berita Update
{{caption}}
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

Pajak
{{caption}}
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

pendapatan negara
{{caption}}
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Sri Mulyani
{{caption}}
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Sri Mulyani
{{caption}}
Harga Komoditas Anjlok, APBN Defisit Rp21,8 Triliun di Mei 2024

Realisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).

apbn
{{caption}}
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen

Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.

Pajak
{{caption}}
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Pajak
{{caption}}
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Sri Mulyani
{{caption}}
Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Pajak
{{caption}}
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pajak
{{caption}}
Indonesia dan Filipina Wakili ASEAN Masuk Indeks Transparansi Pajak Dunia

Hal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).

berita update
{{caption}}
Kemenkeu: Indonesia Ungguli Korsel dan Prancis soal Transparansi Pajak

Indonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.

berita update
{{caption}}
Aturan Pajak Rokok Terbaru: 37,5 Persen Penerimaan Daerah Wajib untuk BPJS Kesehatan

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

berita update
{{caption}}
174 Rekening Wajib Pajak Diblokir, Punya Total Tunggakan Rp224 Miliar

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

berita update
{{caption}}
Purbaya Bakal Copot Dua Pejabat Kemenkeu, Ada Kasus Restitusi Pajak Rugikan Negara

Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

berita update
{{caption}}
DJP Sumbar-Jambi Catat Tren Positif Laporan Pajak Gunakan Coretax, Hampir Capai Target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

coretax