Napas Industri Kecil Menengah Megap-Megap, Butuh Kebijakan Ini dari Pemerintah

Pemerintah menegaskan impor pakaian bekas ilegal atau thrifting sangat merugikan pasar dalam negeri.

Anne menyebut pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mendukung kelancaran importasi bahan baku yang dibutuhkan industri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik thrifting ilegal yang dinilai merugikan industri tekstil dan UMKM dalam negeri, serta mengancam keberlangsungan pekerja.

HIMKI menyambut baik langkah pemerintah menindak tegas Penindakan Impor Ilegal, termasuk pakaian bekas, dengan denda dan AI, demi memperkuat industri padat karya nasional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara tegas mendukung penindakan **impor ilegal pakaian bekas** oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan mampu memacu industri TPT domestik dan melindungi produsen lokal dari persaingan tidak sehat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan untuk menindak impor pakaian bekas ilegal. Kebijakan ini termasuk larangan thrifting dan denda bagi pelanggar, demi mendorong UMKM lokal.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menkeu untuk membahas Penyelamatan Industri Tekstil nasional dari gempuran impor ilegal dan dumping produk yang mengancam. Apa langkah konkretnya?

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Ada selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.

Masuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menghambat pertumbuhan pasar dalam negeri.

Karena ada selisih data, membuat kondisi yang mengancam bagi industri tekstil dalam negeri.

Teten Masduki menyoroti masih maraknya penjualan pakaian bekas impor di pasaran.

Dokter spesialis kulit dan kelamin memberikan saran penting mengenai perlakuan baju bekas atau thrifting untuk menekan risiko penularan penyakit kulit, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas.

DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan aliansi pedagang pakaian bekas Indonesia (APPBI) dan pedagang pakaian bekas dan makanan Gede Bage di Jakarta

Menteri Maman berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

Lewis Emma, jenama fesyen lokal, melawan fenomena 'thrifting' dengan fokus pada kualitas dan daya tahan produk serta layanan purnajual yang responsif, menarik minat pelanggan.

Sebab, larangan penjualan barang bekas bukan dalam konteks penerimaan negara, tapi soal apakah itu legal diperjualbelikan atau tidak.

Wamendag Dyah Roro mengatakan, kalau soal itu pihaknya belum bisa berkomentar. Tetapi, yang jelas pemerintah lewat Kementerian UMKM.

Dia mengungkapkan, Menteri Purbaya tengah berupaya memberantas pakaian ilegal karena menyalahi aturan.

Pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek lokal untuk menggantikan pakaian bekas impor.

Kata Purbaya, pemerintah telah menyiapkan sanksi keras bagi para pelaku impor ilegal.

Kebijakan ini bukan sekadar penertiban, melainkan bagian dari upaya menjaga industri dalam negeri dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri lokal dari lonjakan impor yang dapat mengancam daya saing produk dalam negeri.

Mendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.