Mengenal Program Beyond Energy Solution, Komitmen PLN IP Jalankan Transisi Energi dan Digitalisai

Tahun 2026 menjadi fase krusial untuk mempercepat transisi energi melalui eksekusi strategi yang terukur dan berdampak nyata.

Capaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengembangan energi bersih.

PLN Babel serius memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pihak demi mewujudkan masa depan energi berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk inovasi dan layanan terintegrasi.

PLN optimis capai Net Zero Emisi 2060 dengan Green Supergrid, menghubungkan sumber energi terbarukan ke pusat permintaan. Bagaimana strategi besar ini akan mengatasi ketidakseimbangan pasokan?

PT PLN (Persero) yakin mencapai nol emisi karbon 2060. Melalui program Supergrid Hijau PLN, ketimpangan sumber EBT di Indonesia siap diatasi demi masa depan energi bersih.

PLN IP tidak hanya memitigasi risiko lingkungan tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah operasionalnya.

Saat ini, PLN melalui PLN Indonesia Power mengelola pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas total yang melebihi 2.300 Megawatt (MW).

Perusahaan tengah mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan dengan kapasitas sekitar 9 hingga 14 gigawatt.

Gebrakan tersebut mulai dari pemanfaatan tenaga surya dan air melalui proyek Hijaunesia dan Hydronesia.

Perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian target energi berkelanjutan di Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan diperlukan inovasi energi baru terbarukan, pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Transisi energi bagi PLN IP tak hanya sebuah program, melainkan komitmen yang berkelanjutan.

Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memanfaatkan warisan Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai landasan diplomasi global, mendorong solidaritas Global South dan menyuarakan isu ketimpangan pembangunan serta utang global.

Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong kolaborasi erat lintas sektor untuk mempercepat transisi energi di Kalimantan Barat (Kalbar), menekankan pentingnya peran bersama dalam mencapai ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) berkolaborasi dengan VOGO-ARSTROMA untuk mengembangkan teknologi energi bersih Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) berbasis membran, wujudkan dekarbonisasi sektor pembangkitan.

Pengamat kebijakan publik menilai insentif kendaraan listrik merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Kebijakan insentif kendaraan listrik ini juga menawarkan efisiens

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak percepatan transisi energi dengan menyusun peta jalan PLTS 100 GW yang terukur dan kredibel, demi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia tengah serius mempertimbangkan Insentif Kendaraan Listrik, berdiskusi dengan regulator dan industri untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Percepatan Pengembangan Sakti Gemas, sebuah aplikasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik demi efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan aplikasi 'Imah Aing' untuk mempercepat penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya Inovasi BUMD sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, membuat BUMD lebih berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola keamanan siber dengan dukungan BSSN, menyiapkan strategi komprehensif menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Kebijakan WFA Kemendagri bertujuan mentransformasi budaya kerja agar lebih efisien, efektif, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Simak detailnya di sini.