Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
digital
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada lingkungan Kementerian/Lembaga.
- Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
- Begini Langkah Diambil Indonesia-Taiwan Majukan Industri Medis, Termasuk Digitalisasi Layanan Kesehatan
- Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri
- Jokowi Ingin Persoalan Hak Cipta Segera Rampung: Bisa Berdampak ke Seniman, Pencipta Lagu
- Badan PBB: Kemungkinan Banyak Pengungsi Rohingya Tewas akibat Kapal Terbalik di Laut Aceh Barat
- MK Tidak Temukan Bukti Bansos yang Dibagikan Jokowi Untungkan Prabowo-Gibran
Perlu diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Luhut menerangkan percepatan tersebut bertujuan untuk mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital dan yang paling penting memudahkan masyarakat dalam urusan pelayanan.
"Beliau (Jokowi) tekankan kepada kami semua untuk mengkonsolidasikan seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional," ujar Luhut dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat (12/1).
Selain itu, dalam satu portal nasional, nantinya akan lebih memudahkan pemerintah memiliki data yang akurat terkait jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN) di setiap instansi. Kemudian berapa banyak bantuan sosial (Bansos) yang harus didapatkan masyarakat, hingga mempermudah mengetahui angka kemiskinan setiap daerah.
Merdeka.com
"Nah ini berangkat karena pengalaman kita dengan e-katalog, pengalaman kita dengan simbara, itu semua membuat kita jauh lebih efisien, penerimaan pajak kita meningkat dan kemudian kita langsung bisa mendeteksi atau ada blocking sistem yang jalan," terang Luhut.
Merdeka.com
Mengenai pendanaan, Luhut bilang sebenarnya tidak terlalu banyak dana yang akan keluar. Karena sebelum menjadi satu portal, saat ini sudah ada 2000 aplikasi di instansi pemerintah, sehingga pengeluarannya bisa mencapai triliunan rupiah per tahunnya.
"Itu sekarang kita mau kecilin aja, sehingga pengeluaran trilunan rupiah mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi bisa digunakan untuk yang lain," imbuhnya.
Dia pun berharap percepatan digitalisasi itu akan rampung pada bulan Juli atau Agustus 2024 mendatang. Ia menilai percepatan tersebut dapat menumbuhkan income Indonesia menebus USD10.000 per kapita.
Tak hanya itu, inflasi Indonesia saat ini sudah di bawah 3 persen. Kemudian lihat cadangan devisi sekitar USD140 miliar dollar. Sehingga dirinya sangat optimis.
"Kita trade surplus ini saya kira akan semakin tercapai, akan steady gitu. Nah sehingga nanti siapapun penerusnya Pak Jokowi, Pak Jokowi ini sudah membangun sistem yang itu akan membuat negeri ini lebih baik lagi," pungkasnya.
