Lawan Pertambangan Ilegal, Pemerintah Selamatkan Rp3,47 Triliun

Menurut Luhut, dia sudah mengusulkan agar Danantara memakai Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk memonitor ekspor.

Satuan Tugas (Satgas) Timah di Bangka Belitung mendesak penerapan izin tambang digital untuk memberantas pungutan liar (pungli), meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas tata kelola penambangan timah. Langkah ini diharapkan membawa perbaikan menyeluru

Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, menjelaskan kebijakan WPR bertujuan mengalihkan aktivitas tambang ilegal.

Minerba One ini dibangun bukan hanya untuk mempermudah birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan layanan publik.

PT Timah mengambil langkah tegas memperketat kerja sama dengan mitra untuk mencegah penggelapan hasil produksi dan memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah. Apa saja aturannya?

Aduan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan ada celah praktek korupsi di sektor komoditi nikel dan timah.

Menko Luhut paling semangat dengan perluasan Simbara ke berbagai komoditas lainnya seperti Nikel dan Timah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama menteri lainnya meresmikan aplikasi Simbara

Pemerintah akan memasukkan komoditas SDA seperti emas hingga kelapa sawit dalam ekosistem Simbara.

Komoditas nikel dan timah kini masuk ekosistem Simbara agar pendapatan negara meningkat pesat.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang mendorong perempuan berkembang secara optimal.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka berinisial MAL dan H.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum OIKN yang tegas guna memberantas perusakan hutan dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.