Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Connie Bakrie: Kedaulatan Udara Prinsip Fundamental yang Tak Dapat Ditawar

{{caption}}
Menteri PPPA Akui Keselamatan Seluruh Masyarakat Prioritas Nomor Satu

{{caption}}
Kepulangan Sang Penjaga Perdamaian: Tangis Histeris Sambut Jenazah Praka Rico Pramudia

{{caption}}
Pria di Lampung Tengah Habisi Nyawa Abang Ipar, Motifnya Bikin Miris

{{caption}}
Permintaan Maaf Menteri PPPA Usai Usul Gerbong Perempuan di Tengah

{{caption}}
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ART, Polisi Ungkap Dugaan Kasusnya

Topik Terkait
{{caption}}
ESDM Belum Mau Bocorkan Tambang Ilegal Diduga Pemicu Bencana Sumatra

Pemerintah saat ini mengutamakan sisi kemanusiaan dalam penanganan bencana Sumatra ketimbang penegakkan hukum.

{{caption}}
Penanganan Tambang Ilegal Didorong Berjalan Tanpa Hambat Operasional Resmi

Pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 1.063 kegiatan penambangan tanpa izin yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

{{caption}}
Menteri Bahlil Ungkap Modus Licik Tambang Timah Ilegal, Pakai IUP Pasir Kuarsa-Silika

Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat.

{{caption}}
ESDM Tegaskan Tutup Ruang Tambang Ilegal, Dorong Skema Wilayah Pertambangan Rakyat

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, menjelaskan kebijakan WPR bertujuan mengalihkan aktivitas tambang ilegal.

{{caption}}
Bareskrim Tetapkan Satu Tersangka Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gungunung Merapi

Di tengah keheningan lereng Gunung Merapi, Bareskrim Polri mengungkap aktivitas ilegal yang merusak alam.

{{caption}}
Terungkap! 312 Hektar Lahan Rusak Akibat Penambangan Ilegal Merapi, Bareskrim Polri Bertindak Tegas

Bareskrim Polri bersama Balai TNGM menindak tegas penambangan ilegal Merapi yang telah merusak 312 hektar lahan dan meraup triliunan rupiah di Magelang. Siapa pelakunya?

{{caption}}
Bahlil Respons Temuan Tambang Batu Bara Ilegal di IKN, Serahkan Proses ke Penegak Hukum

Bahlil mengatakan, proses penertiban tambang ilegal jadi wewenang aparat penegak hukum.

{{caption}}
Kronologi Terbongkarnya Tambang Ilegal di IKN, 351 Kontainer Disita Rugikan Negara Rp5,7 T

Operasi yang dilakukan ini mengamankan tiga tersangka serta menyita ratusan kontainer berisi batubara, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp5,7 triliun.

{{caption}}
Usai Insiden Longsor Gunung Kuda, Ditemukan 176 Tambang Ilegal di Jabar

Terbaru, Polda Jabar menemukan empat aktivitas penambangan ilegal, mulai dari penambangan pasir hingga emas.

{{caption}}
Banyak Oknum Tambang Ilegal, Bahlil Usul Bentuk Ditjen Penegakan Hukum di Kementerian ESDM

Usul ini dilontarkan karena Bahlil gerah atas masih banyaknya oknum tambang ilegal yang tak sesuai kaidah norma di berbagai wilayah Indonesia.

{{caption}}
Kabar Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Penjelasan Bahlil Lahadalia

Bahlil enggan mengungkapkan apakah ada pembahasan reshuffle kabinet dengan Prabowo. Dia mengatakan ada beberapa hal yang tak bisa disampaikan kepada publik.

{{caption}}
Papua Barat Siapkan Regulasi BUMD untuk Pengelolaan PI Migas 10 Persen

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

{{caption}}
Tok, RI Impor 150 Juta Barel Minyak dari Rusia Secara Bertahap

Wamen ESDM, Yuliot Tanjung, mengumumkan Indonesia berencana untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

{{caption}}
FOTO: Demo Hari Bumi Soroti Transisi Energi Nasional

Aksi demonstrasi memperingati Hari Bumi di Jakarta menyoroti desakan percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

{{caption}}
Papua Tengah Buka Peluang Emas: Koperasi Adat Kelola Tambang Rakyat Legal

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka jalan bagi koperasi masyarakat adat untuk mengelola tambang rakyat secara legal, menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini diharapkan mampu

{{caption}}
Harga LPG Non-Subsidi Naik Hingga 18 Persen, Berlaku Mulai 18 April 2026

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non-subsidi hingga 18 persen mulai 18 April 2026, memicu pertanyaan tentang stabilitas harga energi di tengah gejolak global yang terus meningkat. Kebijakan kenaikan harga LPG non-subsidi ini merupakan ya

{{caption}}
Pengembangan CNG: Langkah Strategis DPR Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Pengembangan CNG dinilai strategis oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI untuk memperkuat ketahanan energi dan efisiensi industri, mengurangi ketergantungan LPG impor.

{{caption}}
Aktivitas Kegempaan Gunung Soputan Didominasi Gempa Tektonik Jauh, Status Waspada

Gunung Soputan di Minahasa Tenggara menunjukkan dominasi gempa tektonik jauh sepanjang awal April 2026. Simak hasil evaluasi dan rekomendasi terkini terkait kegempaan Gunung Soputan.

{{caption}}
Dinas ESDM Kaltim Gencarkan Mitigasi Kolam Bekas Tambang Dekat Pemukiman Warga

Dinas ESDM Kalimantan Timur mengambil langkah mitigasi serius terhadap kolam bekas tambang ilegal di dekat pemukiman warga setelah insiden tragis. Upaya Mitigasi Kolam Bekas Tambang Kaltim ini demi menjamin keselamatan masyarakat.

{{caption}}
Indonesia Tawarkan 116 Blok Migas Baru untuk Peningkatan Produksi dan Investasi Global

Pemerintah Indonesia secara agresif menawarkan 116 Blok Migas Baru kepada investor global, berupaya mencapai target produksi minyak 610.000 barel per hari dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan geopolitik.

{{caption}}
INDEF: Biofuel Jadi Jembatan Penting Transisi Energi Menuju Era Kendaraan Listrik

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai biofuel sebagai jembatan strategis dalam transisi energi, mengurangi ketergantungan BBM sebelum adopsi masif kendaraan listrik.

{{caption}}
Bupati Garut Genjot Potensi Panas Bumi, Targetkan Peningkatan DBH untuk Pembangunan Daerah

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin serius menggarap potensi panas bumi Garut. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak Dana Bagi Hasil (DBH) daerah demi percepatan pembangunan.