Bahlil Respons Temuan Tambang Batu Bara Ilegal di IKN, Serahkan Proses ke Penegak Hukum

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengambil langkah tegas penegakan hukum untuk memberantas perusakan hutan di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

Polisi mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal.

MH berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diketahui berperan sebagai pemodal sekaligus penanggung jawab kegiatan tambang ilegal tersebut.

Kementerian Kehutanan berhasil menyerahkan berkas perkara aktor utama penambangan ilegal di kawasan konservasi dekat IKN ke Kejaksaan, menegaskan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan hutan.

Pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 1.063 kegiatan penambangan tanpa izin yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat.

Ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektare.

Di tengah keheningan lereng Gunung Merapi, Bareskrim Polri mengungkap aktivitas ilegal yang merusak alam.

Penggerebekan ini mengungkap praktik eksploitasi sumber daya alam di area yang seharusnya dilindungi.

Bareskrim Polri bersama Balai TNGM menindak tegas penambangan ilegal Merapi yang telah merusak 312 hektar lahan dan meraup triliunan rupiah di Magelang. Siapa pelakunya?

Kayu ilegal tersebut berasal dari kawasan Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai.

Polda Bangka Belitung berhasil meringkus tiga terduga pelaku tambang ilegal timah di Hutan Produksi Bukit Betung, Bangka, menunjukkan keseriusan dalam memberantas kejahatan lingkungan.

Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama 8 tahun, tanpa merasa khawatir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.