KSP Kaji Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina

Pemerintah membuka peluang menambah kuota impor BBM SPBU swasta pada 2026. Besaran kuota akan disesuaikan dengan realisasi penjualan.

Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta menyusul lonjakan permintaan masyarakat, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tetap patuh aturan.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Todotua mengatakan, rapat tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, perwakilan BPH Migas, serta para pelaku usaha sektor hilir migas.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta tersebut sudah tiba di Indonesia, tepatnya pada Rabu (24/9).

Impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.

Proses impor BBM akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bisnis yang telah dibuat antara badan usaha swasta dan Pertamina.

Oleh karena itu, Simon berharap harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU-SPBU swasta nantinya tetap stabil di tingkat konsumen.

Pertamina menegaskan tidak mencari keuntungan dalam membantu impor BBM tambahan bagi SPBU swasta, berharap harga di tingkat konsumen tetap stabil. Mengapa langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan stok?

Dirut Pertamina melaporkan rencana Impor BBM Swasta kepada Presiden Prabowo. Bagaimana skema B2B ini akan menjamin pasokan dan kualitas BBM di SPBU asing?

Untuk skema impor tahun depan, pihaknya akan mengatur secara baik, dengan melihat pangsa pasar (market share) dari SPBU swasta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi dan LPG meski ada krisis geopolitik, pemerintah berkomitmen jaga stabilitas ekonomi.

Hal ini dilakukan Prabowo agar Indonesia dapat mencapai kemandirian energi.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa pada tahun 2026, impor minyak bensin akan menyusut menjadi 59% dari total kebutuhan, turun dari 60,18% di tahun 2025.

Perbedaan paling utama terletak pada tahap pengolahan.

Bahlil juga mengaku masih tetap optimistis di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini.

Pemerintah juga sudah melakukan penjajakan kerja sama dengan Brunei Darussalam, untuk pasokan minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil melaporkan tentang evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan sebagaiman instruksi Presiden Prabowo beberapa evaluasi.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan stok BBM Kalteng aman dan mencukupi, dengan langkah konkret mengatasi antrean panjang di Palangka Raya yang diharapkan segera teratasi.

BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran Stok BBM Jawa Barat aman setelah pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar, sekaligus mengawal distribusi subsidi agar tepat sasaran, mencegah panic buying.

Bahlil mempertimbangkan untuk mengimpor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia, guna memastikan pasokan BBM tetap terjaga.

Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panik buying terkait isu kenaikan BBM yang beredar, menegaskan belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku meminta masyarakat tidak terprovokasi isu kenaikan Harga BBM Pertamina yang beredar di media sosial. Simak penjelasan resmi Pertamina.