Kematian Affan Picu Kritik, Ekonom: Anggaran Polisi Besar
Peristiwa ini menjadi ironi di tengah anggaran Polri yang terus membengkak setiap tahun.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, kembali membuka perdebatan mengenai penggunaan anggaran Polri.
Affan, yang bukan bagian dari demonstrasi, justru kehilangan nyawa akibat kendaraan taktis Brimob yang menerobos kerumunan di Pejompongan, Jakarta Pusat.
Dalam video yang beredar, kendaraan tersebut terlihat sempat melambat, namun kemudian kembali melaju hingga menewaskan Affan.
Menurut Achmad, peristiwa ini menjadi ironi di tengah anggaran Polri yang terus membengkak setiap tahun. Prosedur paling sederhana dalam pengendalian massa, yakni menjamin keselamatan warga non-demonstran, justru gagal dilakukan.
"Saya melihat peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi gejala dari kombinasi kelalaian prosedural, kultur kekerasan, dan tata kelola anggaran yang menyimpang," ujar Achmad, dikutip dari Liputan6.com, Jumat (29/8).
Anggaran Terus Naik
Data Kementerian Keuangan mencatat, alokasi anggaran Polri meningkat dari Rp102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp145,6 triliun untuk 2026. Anggaran tahun 2026 diarahkan ke sejumlah program, antara lain:
- Profesionalisme SDM: Rp1,2 triliun
- Penyelidikan: Rp3,6 triliun
- Modernisasi alutsista dan sarana prasarana: Rp52,7 triliun
- Dukungan manajemen: Rp73 triliun
Namun, menurut Achmad, porsi terbesar justru terserap pada belanja barang dan modal yang rentan disalahgunakan, sementara investasi untuk pengembangan SDM masih minim.
Permintaan Tambahan Rp63,7 Triliun
Tak hanya itu, Polri juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Permintaan kenaikan 37 persen dari Rp126,6 triliun menjadi Rp173,4 triliun ini menuai kritik publik.
"Permintaan tambahan anggaran itu tidak sejalan dengan semangat efisiensi pemerintah. Dana besar seharusnya dialihkan ke pendidikan atau bantuan sosial," kata Achmad.
Ia juga menyoroti lemahnya transparansi penggunaan anggaran. Program “dukungan manajemen” senilai Rp73 triliun, misalnya, tidak pernah dijelaskan secara rinci.
"Pada saat yang sama, Polri memamerkan robot polisi seharga hampir Rp3 miliar per unit dalam upacara HUT Bhayangkara Juli 2025 lalu," sambungnya.
Hingga pertengahan 2025, realisasi belanja Polri baru menyentuh 48,67 persen atau Rp69,1 triliun. Namun, meski penyerapan masih rendah, Polri tetap mengajukan tambahan puluhan triliun rupiah untuk tahun depan.
"Realisasi belanja 2025 hingga Juni baru 48,67 persen dengan penyerapan Rp69,1 triliun," pungkas Achmad.
Menurutnya, tragedi Affan Kurniawan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola anggaran Polri sekaligus memastikan bahwa belanja besar benar-benar berdampak pada profesionalisme, keselamatan warga, dan akuntabilitas aparat.