Kebijakan Transaksi QRIS Gratis di Bawah Rp500 Ribu Pacu Ekonomi Daerah dan UMKM, Ini Kata Akademisi

Kebijakan transaksi QRIS gratis di bawah Rp500 ribu diprediksi memacu ekonomi daerah dan UMKM. Simak bagaimana langkah ini meningkatkan inklusi keuangan digital di NTT.

Kupang, NTT – Kebijakan pembebasan biaya layanan untuk transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di bawah Rp500 ribu dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah progresif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Penilaian optimis ini disampaikan oleh Dr. Roland E. Fanggidae, seorang akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT. Menurutnya, kebijakan ini akan secara signifikan meningkatkan adopsi QRIS oleh para pelaku usaha kecil, sekaligus mendongkrak volume transaksi dan perputaran uang di tingkat regional.

Selama ini, kekhawatiran terkait biaya layanan menjadi salah satu hambatan bagi sebagian pelaku usaha untuk mengadopsi QRIS. Dengan adanya pembebasan tarif ini, diharapkan lebih banyak UMKM yang beralih ke pembayaran digital, mempercepat inklusi keuangan dan modernisasi sistem pembayaran di berbagai wilayah.

Dampak Positif Transaksi QRIS Gratis bagi UMKM

Kebijakan pembebasan biaya layanan untuk transaksi QRIS di bawah Rp500 ribu merupakan langkah strategis yang disambut baik oleh berbagai pihak. Dr. Roland E. Fanggidae menegaskan bahwa, "Kebijakan progresif ini akan semakin meningkatkan penggunaan QRIS oleh pengusaha kecil dan UMKM, sekaligus mendongkrak nilai transaksi dan perputaran uang di tingkat daerah." Pernyataan ini menggarisbawahi potensi besar kebijakan tersebut dalam menggerakkan roda perekonomian lokal.

Sebelumnya, Merchant Discount Rate (MDR) atau biaya layanan sebesar 0,3 persen dibebankan kepada pedagang untuk transaksi di atas Rp100 ribu. Adanya pembebasan tarif ini menghilangkan beban biaya tersebut, terutama bagi transaksi dengan nilai kecil yang sering dilakukan oleh UMKM.

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran pelaku usaha terkait potongan biaya, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengadopsi QRIS. Peningkatan penggunaan QRIS akan mempercepat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah secara lebih merata.

Perkembangan QRIS di NTT dan Tantangan Geografis

Penggunaan QRIS di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan perkembangan yang sangat positif seiring dengan meningkatnya inklusi dan literasi keuangan digital masyarakat. Data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mencatat, hingga September 2024, transaksi QRIS mencapai 32,7 juta transaksi. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga 77 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 18,5 juta transaksi.

Jumlah pengguna QRIS di NTT juga terus bertambah, tercatat sebanyak 321 ribu masyarakat telah bertransaksi menggunakan QRIS. Angka ini tumbuh sebesar 5,10 persen (ytd) dari 305 ribu pengguna pada Desember 2023. Dr. Roland E. Fanggidae, yang juga Local Expert Kementerian Keuangan di NTT, menyatakan, "Kalau kita bicara QRIS hari ini, pengaruhnya besar dalam transaksi sehari-hari. Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pola non-tunai ini."

Meskipun demikian, NTT masih menghadapi tantangan serius terkait kondisi geografis yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan QRIS. Sejumlah wilayah di NTT belum terjangkau secara optimal oleh infrastruktur digital. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya pemerataan adopsi QRIS di seluruh pelosok daerah.

Strategi Akselerasi dan Inovasi QRIS di Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan transaksi QRIS gratis, diperlukan inovasi dan literasi keuangan yang lebih kuat, terutama di daerah yang belum terjangkau. Akademisi Undana Kupang tersebut menyarankan agar program ini menyasar pasar tradisional, sehingga pedagang sayur dan ikan mulai menggunakan QRIS. Selain itu, kolaborasi dalam kegiatan atau acara yang mewajibkan tenant UMKM menggunakan QRIS juga merupakan langkah positif.

Dr. Roland E. Fanggidae menambahkan, "Misalnya menjangkau pasar tradisional, sehingga pedagang sayur dan ikan mulai menggunakan QRIS. Begitu pula kolaborasi kegiatan atau event yang mewajibkan tenant UMKM menggunakan QRIS, bahkan ada yang membuat kompetisi jumlah transaksi QRIS. Ini langkah positif." Inisiatif semacam ini dapat mempercepat adopsi QRIS di berbagai lapisan masyarakat.

Bank Indonesia dan lembaga perbankan didorong untuk melakukan akselerasi dan inovasi dalam menyasar ekonomi lokal. Tujuannya adalah agar jumlah pengguna QRIS terus bertambah, tidak hanya di perkotaan tetapi juga hingga pedesaan. Penjangkauan pasar di pedesaan dan lembaga non-profit seperti gereja juga penting agar manfaat transaksi non-tunai semakin merata.

Pada akhirnya, upaya-upaya yang terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dr. Roland E. Fanggidae menyimpulkan, "Pada akhirnya, upaya-upaya ini turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur."

Sumber: AntaraNews