Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).

Hingga saat ini, capaian sertifikasi tanah nasional melalui program PTSL telah mencapai 76,12 persen.

Kantor Pertanahan Trenggalek menargetkan penerbitan 25 ribu sertifikat tanah melalui program PTSL pada tahun 2026, mencakup 12 ribu hektare di tujuh kecamatan dan 48 desa, demi pengamanan aset dan peningkatan nilai ekonomi lahan.

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun

Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.

Hadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).

Kantor Wilayah BPN Jatim meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dengan target jutaan patok, percepat pendaftaran tanah dan wujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bersiap mencapai target ambisius pemetaan 500 hektare bidang tanah dan penerbitan 10.998 sertifikat melalui program PTSL Temanggung 2026, memastikan tertib administrasi pertanahan. Simak strategi pelaksanaannya!

Menteri ATR/BPN apresiasi tiga kota di Kaltim yang tuntaskan Pendaftaran Tanah, bahkan Balikpapan lampaui target. Masih ada jutaan hektar lahan di Kaltim belum bersertifikat.

Kementerian ATR/BPN merasa kurang yakin jika seluruh tanah dari program PTSL bisa tersertifikasi sepenuhnya.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Kolaborasi Telkom dan Dinas Pendidikan hadirkan try out berbasis data, dukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan terukur

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.